Jakarta (ANTARA) -
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memaparkan empat strategi pemerintah dalam mendorong percepatan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) halal.

"Pertama, mendorong segera terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi,” kata Wapres saat menghadiri penutupan Festival Syawal 1443 H secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Kamis, sebagaimana siaran pers yang diterima.

Wapres menyebutkan, KDEKS sudah terbentuk di Sumatera Barat dan akan disusul di Riau, Jawa Barat, dan lain-lain.

Baca juga: Indonesia-Meksiko jajaki kerja sama bidang jaminan produk halal

Langkah kedua, lanjut Wapres, bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.

Wapres meminta pelaku UMK ikut aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal, sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK, serta memperkuat jaminan mutu produk, yaitu aman, higienis, dan sesuai dengan syariat.

Wapres pun menyampaikan apresiasi atas peran aktif LPPOM MUI dalam sertifikasi halal. Langkah nyata kepedulian LPPOM MUI terhadap pengembangan UMK di Indonesia ini perlu terus dijaga, di antaranya melalui sinergi dengan lembaga terkait.

“Sebagai perintis sertifikasi halal dan ikon label halal bagi produk halal Indonesia, LPPOM MUI saya harapkan terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya,” harapnya.

Dia juga meminta LPPOM-MUI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan berbagai pihak terkait dapat terus bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK.

Baca juga: Thailand menjadi target ekspor produk halal Indonesia

Langkah yang ketiga, menurut Wapres, berupa pembentukan dan optimalisasi kawasan industri halal (KIH) sebagai strategi penguatan rantai nilai halal.

Langkah keempat, yaitu dengan terus mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri, yang diharapkan memperkuat kapasitas dan kualitas industri produk halal.

Wapres optimistis dengan menguatnya implementasi strategi-strategi tersebut maka akan semakin banyak produk UMK halal nasional yang mampu menembus pasar ekspor.

“Pemerintah, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, akan terus mendorong konsolidasi berbagai program fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait, untuk memberikan kemudahan dalam hal pengembangan kapasitas UMK, legalitas perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan akses pasar,” jelasnya.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menyampaikan Festival Syawal yang telah digagas sejak 2021, merupakan komitmen LPPOM MUI untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi produk halal Indonesia agar berdaya saing global.

Muti menambahkan, Festival Syawal pada 2022 difokuskan pada pelatihan bagi komunitas, penggiat, dan influencer halal demi memberikan pengetahuan tentang persyaratan kehalalan dan juga proses sertifikasi halal kepada UMK yang ada di Indonesia.