Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2022 mendatang merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK).


“Dalam rangka mengawal balita dan ibu hamil agar tidak mengalami kekerdilan (stunting), BKKBN telah membentuk TPK yang tugasnya mendampingi, mendata balita dan ibu hamil serta memberikan konsultasi kepada mereka,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.


Hasto menuturkan bahwa faktor lingkungan seperti sumber air minum yang buruk dan rumah tidak layak huni menjadi beberapa penyebab terjadinya anak terkena stunting. Air minum yang tidak layak akan meningkatkan risiko sakit pada ibu dan anak, sehingga masa tumbuh kembang menjadi terganggu.


Seperti di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan misalnya. Persentase air minum yang belum memenuhi standar sehat mencapai 7 persen dan 29 persen keluarga tinggal di rumah tidak layak huni. Daerah itu membutuhkan perbaikan pada pembangunan lingkungan yang bersih dan sehat.

Baca juga: BKKBN: Jumlah anak pengaruhi pembentukan keluarga berkualitas

Baca juga: BKKBN beri edukasi stunting kepada remaja lewat aplikasi Elsimil


Hasto menambahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sinjai saja sudah mencapai sekitar 27 persen. Sehingga pihaknya menurunkan 600 TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB untuk membantu program daerah berhasil menurunkan stunting tersebut.


“Belum lagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta jajaran Dinas KB menjadi pasukan lapangan yang siap membantu suksesnya program stunting di Kabupaten Sinjai,” ucap dia.


Menurut Hasto, stunting dapat dicegah dengan menggalakkan peran TPK dalam memberikan edukasi terkait stunting ataupun perbaikan gizi masyarakat, mendata setiap kondisi tumbuh kembang balita hingga memberikan konsultasi pada ibu hamil.


Guna meningkatkan peran TPK di daerah, BKKBN telah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik setiap tahunnya melalui OPD KB. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, biaya pertemuan, anggaran honor TPK juga dana untuk akseptor pasca vasektomi dan tubektomi.


Hasto berharap dana itu dapat meningkatkan program meningkatkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program percepatan penurunan stunting daerah.


“Penyerahan dana dapat diserahkan oleh pemerintah kabupaten di lapangan. Dengan harapan adanya dukungan wakil bupati dalam urusan ini, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah kabupaten yang pro kepada rakyatnya,” ujar Hasto.


Wakil Bupati Sinjai A. Kartini Ottong mengaku banyak mendapatkan ilmu baru untuk menindaklanjuti kondisi stunting di wilayahnya.


Kartini optimistis melalui penguatan peran TPK serta pembangunan lingkungan yang sehat bagi keluarga dapat berkontribusi melindungi setiap anak dari stunting yang merugikan masa depan mereka.


“Semoga dengan adanya fasilitasi dana BOKB ini Kabupaten Sinjai dapat berkontribusi dalam penurunan stuntingnya yang targetkan menjadi sebesar 17,52 persen di tahun 2024,” kata Kartini.

Baca juga: BKKBN bentuk rumah data kependudukan percepat penurunan stunting

Baca juga: BKKBN: Pernikahan dini tingkatkan angka kematian ibu dan bayi