Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatatkan capaian realisasi anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar 97,42 persen, yakni dari Rp108.093.553.130.000 dan telah terealisasi sebesar Rp105.305.627.076.017.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan realisasi Kemensos tergolong tinggi di antara kementerian/lembaga lainnya.

Yandri menyampaikan harapan agar Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Di antaranya dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.

Dijelaskan Yandri, perlunya akuntabilitas termasuk untuk pengelolaan anggaran pada program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca juga: Kemensos verifikasi rumah tidak layak huni di Aceh Timur

Baca juga: Mensos Risma sebut masalah temuan BPK soal bansos sudah terselesaikan

Legislator juga berpesan agar Kemensos mempedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran," kata politisi PAN itu.

Melalui paparannya Menteri Sosial Tri Rismaharini juga menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000 telah terealisasi sebesar Rp40.243.939.732.411, atau 51,43 persen.

"Berdasarkan pemutakhiran realisasi anggaran tingkat kementerian/lembaga per tanggal 04 Juni 2022, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dari 85 kementerian/lembaga dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05 persen. Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68 persen," katanya.

Mensos Risma memastikan Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.*

Baca juga: Kemensos jawab temuan BPK soal bansos tak tepat sasaran Rp6,93 T

Baca juga: Kemensos upayakan pemulihan-pemberdayaan warga di Timor Tengah Utara