Waspadai pihak yang ingin Aceh merdeka
11 Januari 2012 13:45 WIB
Kondisi Rumah calon Bupati Aceh Utara dari jalur Independen Misbahul Munir ST yang juga Wakil DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh (PA) usai di bom molotov, dibakar dan diberodong tembakan senjata SS1 oleh Orang Tak Kenal (OTK) di Desa Keude Krueng, Kuta Makmur, Aceh Utara, Provinsi Aceh, Selasa (10/1). dinihari. Tidak ada koorban jiwa dalam aksi pemberondongan itu. Menjelang Pelaksanaan Pemilukada di Aceh aksi kejatahan seperti penembakan, teror, pemberondongan terus terjadi. (FOTO ANTARA/Rahmad)
Jakarta
(ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, meminta kepada pemerintah untuk
mencermati adanya pihak-pihak yang menginginkan Aceh merdeka dengan
memanfaatkan momentum pemilukada.
"Ada indikasi pemilukada dimanfaatkan oleh kelompok tertentu agar Aceh tetap merdeka dan ini harus dicermati," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut ia mengatakan, "Jangan sampai pemilukada Aceh dijadikan pintu masuk untuk membuat Aceh tidak aman lagi, menjadi pintu masuk bagi kelompok lain yang ingin Aceh merdeka, membuat rusuh, menolak warga daerah lain. Ini yang perlu dicermati. Tapi yang pasti, perdamaian dan pemilukada Aceh harus dijadikan sebagai momentum Aceh harus damai dan tetap menjadi bagian dari NKRI."
Tjahjo meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk mencermati dan mewaspadai pihak-pihak yang sengaja membuat kerusuhan di Aceh.
"Kalau ada yang mengatakan bahwa indikasi pemilukada itu sebagai momentum untuk meresahkan masyarakat, itu harus dicermati, ditelaah, dan intelijen harus bekerja keras," ujar Ketua Fraksi PDIP itu.
Dalam penyelesaian masalah Aceh, kata anggota Komisi I DPR RI tersebut, pemerintah diharapkan tidak lagi membentuk satuan tugas atau badan khusus.
"Yang penting, pemerintah jangan membentuk satuan tugas atau badan baru apapun untuk Aceh. Cukup intelijen dimaksimalkan, ada TNI, Polri, dan BIN.
Terkait pelaksanaan pemilukada Aceh yang akan digelar tanggal 16 Februari 2012, Tjahjo meminta pemerintah untuk bersikap cepat dan tepat.
"Pemerintah diminta untuk segera menggunakan sebuah keputusan atau Peraturan Pengganti UU Pemilukada. Ini jadi dasar hukum pelaksanaan pemilukada," kata Tjahjo
Selain itu para ulama dan akademisi di Aceh juga diharapkan terus mengupayakan adanya upaya rekonsiliasi.
"Ini penting karena merupakan pintu perdamaian. Apakah itu menunggu Perda Pemilukada atau Qonun," katanya.
Pemerintah juga diminta agar segera mengevaluasi semua langkah-langkah yang telah diambil selama ini, karena warga di kampung mulai menerapkan kondisi darurat sipil.(Zul)
"Ada indikasi pemilukada dimanfaatkan oleh kelompok tertentu agar Aceh tetap merdeka dan ini harus dicermati," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut ia mengatakan, "Jangan sampai pemilukada Aceh dijadikan pintu masuk untuk membuat Aceh tidak aman lagi, menjadi pintu masuk bagi kelompok lain yang ingin Aceh merdeka, membuat rusuh, menolak warga daerah lain. Ini yang perlu dicermati. Tapi yang pasti, perdamaian dan pemilukada Aceh harus dijadikan sebagai momentum Aceh harus damai dan tetap menjadi bagian dari NKRI."
Tjahjo meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk mencermati dan mewaspadai pihak-pihak yang sengaja membuat kerusuhan di Aceh.
"Kalau ada yang mengatakan bahwa indikasi pemilukada itu sebagai momentum untuk meresahkan masyarakat, itu harus dicermati, ditelaah, dan intelijen harus bekerja keras," ujar Ketua Fraksi PDIP itu.
Dalam penyelesaian masalah Aceh, kata anggota Komisi I DPR RI tersebut, pemerintah diharapkan tidak lagi membentuk satuan tugas atau badan khusus.
"Yang penting, pemerintah jangan membentuk satuan tugas atau badan baru apapun untuk Aceh. Cukup intelijen dimaksimalkan, ada TNI, Polri, dan BIN.
Terkait pelaksanaan pemilukada Aceh yang akan digelar tanggal 16 Februari 2012, Tjahjo meminta pemerintah untuk bersikap cepat dan tepat.
"Pemerintah diminta untuk segera menggunakan sebuah keputusan atau Peraturan Pengganti UU Pemilukada. Ini jadi dasar hukum pelaksanaan pemilukada," kata Tjahjo
Selain itu para ulama dan akademisi di Aceh juga diharapkan terus mengupayakan adanya upaya rekonsiliasi.
"Ini penting karena merupakan pintu perdamaian. Apakah itu menunggu Perda Pemilukada atau Qonun," katanya.
Pemerintah juga diminta agar segera mengevaluasi semua langkah-langkah yang telah diambil selama ini, karena warga di kampung mulai menerapkan kondisi darurat sipil.(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012
Tags: