Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pihaknya akan melaksanakan 61 program kerja pada 2023.

"Dalam mendukung peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan 61 program kerja yang dibagi kepada masing-masing deputi," kata Airlangga dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin.

Program tersebut berupa program prioritas maupun reguler yang disesuaikan dengan dinamika tantangan perekonomian global ke depan.

Ia merinci Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan akan melaksanakan program kerja terkait kredit usaha rakyat (KUR), pengentasan kemiskinan ekstrim, insentif pajak penghasilan, dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis akan menjalankan program kerja antara lain terkait stabilisasi harga pangan, pengembangan komoditas pangan, pengembangan kawasan hortikultura, peremajaan sawit rakyat, dan peningkatan produktivitas peternakan.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melaksanakan program kerja seperti restrukturisasi BUMN, pembentukan holding BUMN, penambahan penyertaan modal negara, BBM ramah lingkungan, dan vaksinasi COVID-19.

Selanjutnya program-program kerja lain dibagi ke dalam Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, dan Deputi Bidang Ekonomi Internasional.

"Di tahun 2023 beberapa program pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional akan dihentikan, dilanjutkan dengan program Global Crisis Response Group (GCRG) untuk membantu Sekjen PBB menangani krisis energi, pangan dan utang," katanya.

Baca juga: Menko Airlangga: Program Santripreneur ciptakan wirausaha tangguh
Baca juga: Airlangga usulkan anggaran 2023 Kemenko Perekonomian jadi Rp554 miliar
Baca juga: Airlangga: RI jadi pionir pembiayaan campuran untuk wujudkan SDGs