Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Ketua Majelis A'la Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Airlangga Hartarto meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut tidak lagi memanfaatkan politik identitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Menggunakan politik identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat merupakan sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia, kata Airlangga usai melantik pengurus Majelis Pimpinan Pusat (MPP) MDI periode 2022-2027 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Minggu (5/6) malam.

"Politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. MDI memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia juga mengingatkan para pengurus MPP MDI yang baru dilantik itu agar turut membantu mencari solusi untuk penyelesaian masalah elektoral serta mampu menyalurkan aspirasi umat Islam.

Menurutnya, Partai Golkar bersama beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas.

"Sementara MDI bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Baca juga: Golkar sebut KIB sangat terbuka bagi parpol lain yang ingin bergabung

Di hadapan 1.000 anggota MDI dan para santri, Airlangga meminta Ketua Umum MDI K.H. Choirul Anam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MDI Gunawan Hidayat, serta seluruh jajarannya harus terus mengembangkan Islam washatiyah.

"Menjadi Islam yang moderat agar tercipta persatuan bangsa, tidak terpecah belah," tegasnya.

Dia juga menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi dari pondok pesantren, yang salah satunya digagas Kementerian Perindustrian melalui program Santripreneur, untuk menciptakan santri yang mandiri dan menjadikan pesantren mampu mengembangkan produk usaha untuk ekspor.

"Contohnya, bisa punya pabrik sandal. Jadi, sandal santri tidak sering hilangl; bahkan bisa mengekspor sandal," tambahnya.

Sementara itu, Choirul Anam mengatakan sejak dibentuk pada 24 Mei 1978, keberadaan MDI terus mendukung dan membantu Pemerintah dalam pembangunan.

"MDI mengambil peran dakwah pembangunan dengan bahasa agama," katanya.

Lewat visinya untuk memajukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, lanjutnya, MDI akan membawa Islam rahmatan lil alamin melalui dakwah yang menyatukan dan tidak memecah belah umat. MDI juga akan berdiri di belakang Koalisi Indonesia Bersatu, katanya.

"Kami ingin terus menumbuhkan semangat toleransi dan semangat kebangsaan, setinggi apa pun dinamika politik yang terjadi," ujarnya.

Choirul Anam mengajak seluruh kader MDI untuk menghindari politik identitas, yang terbukti dapat menciptakan jurang perpecahan antaranak bangsa, bahkan umat Islam sendiri.

Baca juga: Airlangga: Keputusan KIB kolektif dan kolegial
Baca juga: Tiga ketua umum parpol tandatangani nota kesepaham KIB