Jakarta (ANTARA News) - Perseroan Terbatas (PT) Jamsostek menargetkan kerja sama dengan 20 bank untuk mengucurkan dana pinjaman uang muka perumahan (PUMP) bagi pekerja peserta jaminan sosial sebesar Rp220 miliar selama 2012.

Dirut PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, di sela penandatanganan kerja sama dengan Bank Pembangunan Papua di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa jalinan kerja sama dengan perbankan nasional dan daerah itu untuk meningkatkan daya serap dana PUMP.

Sebelumnya, BUMN itu menyalurkan sendiri dana PUMP, tetapi karena keterbatasan personal dan keterbatasan kemampuan maka dijalin kerja sama dengan perbankan yang dinilai lebih kompeten.

Perluasan kerja sama dengan bank itu pernah dilakukan pada 2009 dan terbukti permasalahan penyaluran dana PUMP berkurang sementara daya serap dari pekerja juga meningkat.

Pada akhir 2011 sudah terjalin kerja sama dengan 11 perbankan. Senin ini terjalin kerja sama ke-12 dengan BP Papua.

Dirut Bank Pembangunan Papua, Eddy R Sinulingga, mengatakan pihaknya pada tahap awal akan menawarkan dana PUMP bagi 7.000 orang karyawan PT Freeport Indonesia.

Perusahaan multinasional itu sudah menyediakan lahan bagi pekerjanya.

Adanya PUMP dari PT Jamsostek akan meringankan pekerja memiliki rumah karena pekerja yang berupah Rp10 juta ke atas bisa mengajukan PUMP hingga Rp50 juta dengan masa cicilan 10 tahun dan bunga 3 persen pertahun.

Selain itu, kerja sama tersebut akan diperluas dengan menempatkan sejumlah dana sebagai bentuk investasi PT Jamsostek sesuai dengan kebutuhan bank pembangunan daerah tersebut.

Menurut Dirut Bank Pembangunan Papua itu, besarnya nilai dana PUMP yang ditempatkan bergantung pada realisasi pembangunan rumah.

"Untuk penempatan dana investasi masih akan dibicarakan lebih lanjut," katanya.

Dia menyatakan Bank Papua akan dikembangkan sebagai "regional champion bank" yang kini mengarah pada pengumpulan dana masyarakat dari pada dana pemerintah daerah agar tidak lagi bergantung pada dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain itu, ada ketentuan maksimal dana pemda di bank pembangunan daerah (BPD) maksimal 30 persen, sedangkan saat ini permodalan dari dana pemda di Bank Papua masih 60 persen atau sekitar Rp16 triliun.

"Kami berharap kerja sama ini berkembang tidak hanya dengan PT Freeport Indonesia, tetapi juga dengan perusahaan lain di Papua yang menjadi mitra Bank Papua selama ini," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Hotbonar juga meminta agar kerja sama tersebut berlaku "resiprocal", yakni BP Papua hendaknya memasukkan karyawan tetap dan outsourcing dalam program jaminan sosial.

Ketentuan itu hendaknya dikembangkan hingga ke pekerja di perusahaan rekanan dan debiturnya, sehingga bisa memberi manfaat bagi pekerja terkait.

Hotbonar juga menjelaskan bahwa alokasi dana PUMP sebesar Rp220 miliar itu untuk 10.000 pekerja, meskipun BUMN itu memiliki dana Rp500 miliar. "Jika (Rp220 miliar) kurang kami akan mengajukan persetujuan tambahan ke pemegang saham," kata Hotbonar. (E007/A027)