Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Golkar, PAN, dan PPP tidak alergi atau menghindari pengusungan capres dan cawapres dari luar koalisi.

"KIB tidak alergi (mengusung calon presiden dan calon wakil presiden) dari luar koalisi sepanjang memenuhi hal yang kami sepakati secara bulat. Akan tetapi, kami juga punya yang terbaik untuk Indonesia bersatu yang berkemakmuran dan berkeadilan. Oleh karena itu, kami harus melihat ke seberang sungai," kata Suharso saat menyampaikan pidato dalam Silaturahim Nasional Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Koalisi Indonesia Bersatu dalam mengusung capres dan cawapres pada Pemilu 2024, di antaranya, kemampuan, jejak digital, dan daya terima calon.

Meskipun pada saat ini Koalisi Indonesia Bersatu memang belum membicarakan pihak yang diusulkan koalisi untuk menjadi capres dan cawapres, Suharso menyampaikan kemungkinan kandidat yang diusung oleh mereka bisa berasal dari dalam ataupun luar koalisi, bahkan dapat pula berasal dari kombinasi antara keduanya.

Baca juga: Desi Ratnasari ibaratkan KIB sohib lama berkolaborasi lagi
Baca juga: Koalisi tak halangi tugas Suharso dan Airlangga sebagai menteri

"Memang belum saatnya kita membicarakan siapa yang menjadi capres-cawapres yang diusulkan koalisi. Kemungkinan itu bisa dari dalam atau luar koalisi atau kombinasi," ujar Suharso.

Ia menekankan Koalisi Indonesia Bersatu tetap membuka diri untuk menghadirkan capres dan cawapres terbaik bagi Indonesia pada Pemilu 2024.

"Kami tetap membuka diri untuk (capres dan cawapres) yang terbaik," kata dia.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu dibentuk setelah ketiga ketua umum partai politik ini, yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta, Kamis.

Koalisi tersebut bertekad untuk mengawal keberhasilan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2024.