Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta pimpinan partai politik pendukung koalisi menertibkan kadernya yang sering "menyerang" pemerintah.

Ramadhan kepada pers di Jakarta, Senin mengingatkan bahwa mengganggu pemerintah pimpinan SBY-Boediono adalah bagian dari strategi yang salah. Langkah mengoyang SBY justru akan kontraproduktif.

Dia mengemukakan, Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah telah bermuka dua. "Kader-kader Golkar terus merongrong SBY-Boediono dengan isu Century yang tidak jelas," katanya.

Dia menyatakan, anggota DPR dari Golkar bukan anggota independen. "Kalau dari Golkar, ditertibkan dong. Makanya saya bilang tidak masuk akal Bambang Soesatyo dilepaskan bergerak sendirian kalau tidak karena perintah," tegasnya.

Menurut Ramadhan, kalau Golkar mau mendorong proses hukum (kasus Century), Partai Demokrat pun mendorongnya dan tidak pernah menghalang-halangi.

"Century itu `kan masalah hukum. Kenapa masih saja memaksakannya ke politik? Kenapa mereka mau politisasi hukum?," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, banyak orang yang mengatakan Golkar bermain dua kaki seperti dalam kasus Bank Century.

"Ini bukan permainan dua kaki, masyarakat harus paham bahwa kita berkomitmen untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono sampai 2014, tapi kita juga tetap harus melaksanakan fungsi kontrol kita," katanya.

Dia mengatakan, kritik Golkar itu terkait fungsi pengawasan, terutama di DPR terhadap pemerintah. "Jadi bukan politik dua kaki," ujar Akbar.

Dalam fungsi pengawasan itulah Golkar melihat ada hal yang perlu ditindaklanjuti. Dorongan untuk menindaklanjuti itu bukan dalam posisi merongrong pemerintahan.

"Kita tidak merongrong atau sengaja ingin menjatuhkan citra pemerintah. Sebagai parpol tentunya kita harus bisa menyerap aspirasi rakyat dan aspirasi rakyat saat ini menghendaki agar kasus Century bisa dijelaskan dengan benar," katanya.

Sikap demikian, menurut Akbar, tidak bisa dikatakan sebagai inkonsisten. Langkah ini justru saling mendukung dan menguatkan pemerintahan SBY-Boediono.

"Kita berkomitmen terus mendukung, tapi kalau dalam perjalanan ada indikasi korupsi `kan kita juga semua sudah sepakat, korupsi harus kita berantas, oleh karena itu kita percayakan kepada aparat penegak hukum," katanya.