Semarang (ANTARA News) - Rp2 miliar untuk perbaiki toilet atau wc anggota DPR di Gedung DPR? Menurut Ketua DPR, Marzuki Alie, hal itu sebagai sesuatu yang wajar kalau memang fasilitas tersebut mengalami kerusakan.

"DPR itu orang-orang politik, tidak mengerti urusan gedung, memeliharanya bagaimana. Itu urusannya pemerintah melalui Setjen DPR, termasuk kuasa pemegang anggarannya. Tidak ada kaitannya dengan DPR," katanya, di Semarang, Jumat.

"Saya pikir di manapun juga, apakah di sekolah, masjid, gedung, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya, kalau toiletnya rusak ya wajib diperbaiki," katanya.

Hal itu dia ungkapkan sebelum memberikan kuliah umum bertema "Kebijakan Pendidikan dalam Menyiapkan Generasi Muda Menuju Visi Indonesia 2025-2045" di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang.

Ia menjelaskan, DPR itu mengurusi anggaran sebesar Rp1.400 triliun, sementara untuk memperbaiki fasilitas toiletnya tidak diperbolehkan meski sudah mengalami kerusakan.

Terkait rencana perbaikan toilet di Gedung DPR, Marzuki mengatakan, urusan gedung, urusan pemeliharaan fasilitas kerja anggota DPR merupakan urusan pemerintah melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Karena itu, Alie yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu meminta untuk tidak terus mencurigai apa yang dilakukan, seolah-olah DPR menghabis-habiskan uang rakyat.

Menurut dia, perbaikan toilet Gedung DPR adalah sesuatu yang wajar, mengingat fasilitas umum di gedung itu sudah berumur 18 tahun, seumur Gedung DPR, seperti diperbaiki WC dan saluran airnya yang tersumbat.

"Sekarang coba dipikirkan, airnya tersumbat, bagaimana aspek kebersihannya kalau air bersih dan kotor bercampur. Belum dalam aspek kesucian. `Masak` untuk kebersihan tidak kita dukung," katanya. (KR-ZLS)