Denpasar (ANTARA) - Permintaan pasar yang tinggi menyebabkan tekanan penangkapan terhadap sumber daya kakap dan kerapu di perairan Indonesia. Agar tetap lestari dan keberlanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meletakkan sains, teknologi dan kemitraan, salah satunya dengan menggandeng Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan USAID Indonesia.



Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ridwan Mulyana menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung kelestarian sektor perikanan kakap dan kerapu dengan mempertimbangkan nilai ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatannya. Salah satunya dengan pengembangan dan upaya penerapan Harvest Strategy untuk perikanan kakap dan kerapu.



ANTARA/KKP





“Saat ini kita tengah fokus pada penerapan ekonomi biru melalui penangkapan ikan terukur. Yaitu terukurnya secara kuantitatif sistem bisnis perikanan mulai dari hulu sampai dengan hilir,” ujarnya saat memberikan opening remarks pada kegiatan Inovasi dan Kolaborasi: Sinergi Menuju Perikanan Kakap-Kerapu Laut Dalam yang Berkelanjutan, Selasa, (31/5/2022).



Penangkapan ikan terukur akan memberlakukan sistem kuota sejak izin penangkapan diberikan dan memastikan pemanfaatan sumber daya ikan secara tepat, tidak berlebihan dan tidak melebihi batas yang diperbolehkan. Kebijakan itu mengubah pendekatan pengalokasian sumber daya ikan dari input control menjadi output control serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penerimaan berbasis output control di pelabuhan perikanan dan pusat-pusat pendaratan ikan.



ANTARA/KKP





Sejalan dengan penangkapan ikan terukur, keseimbangan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial ini pula yang menjadi fokus utama dalam program kerja sama USAID Indonesia dan YKAN pada proyek USAID Supporting Nature and People – Partnership for Enduring Resources (SNAPPER).



Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Brian Dusza mengatakan program tersebut menjadi bentuk dukungan pada Pemerintah Indonesia yang sekaligus melibatkan sektor swasta. Program itu akan memastikan pengelolaan industri perikanan Indonesia yang terukur dalam jangka panjang, menjawab permintaan pasar seafood yang berkelanjutan, dan turut mendukung penghidupan sebagian besar masyarakat nelayan di Indonesia.



Pada kesempatan yang sama Direktur Program Perikanan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Peter Mous menjelaskan gagasan kegiatan ini untuk mengelola perikanan kakap dan kerapu laut dalam di Indonesia yang memiliki keanekaragaman spesies dan jenis alat tangkap. Menurutnya, menentukan status kelimpahan perikanan dan menghindari terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan selama ini telah menjadi tantangan tersendiri.



Inovasi untuk Perikanan Berkelanjutan



Salah satu inovasi utama yang dikembangkan oleh USAID SNAPPER adalah penggunaan Crew-Operated Data Recording System (CODRS). CODRS merupakan sebuah metode inovatif untuk mencatat dan melakukan analisis praktik penangkapan ikan yang efisien dan informatif berdasarkan panjang tangkapan.



YKAN telah melibatkan lebih dari 400 nelayan kakap dan kerapu laut dalam. Para nelayan berkontribusi dalam menyediakan informasi real-time di daerah penangkapan dan data komprehensif tentang total tangkapan per rute perjalanan melaut.



Pada tahun 2019, YKAN juga meluncurkan FIP (Fishery Improvement Program) perikanan kakap dan kerapu laut untuk menuju sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC). Melalui platform YKAN FIP, diharapkan proyek SNAPPER dapat menjembatani perusahaan-perusahaan yang ingin berkontribusi pada kesehatan lautan dunia, dengan mengakui dan menghargai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, melalui sertifikasi ekolabel.



Dalam pelaksanaan program selama 6 tahun ini, YKAN juga mendukung upaya KKP dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) perikanan kakap dan kerapu. YKAN telah menyampaikan informasi dari lapangan dan data tangkapan yang diperoleh selama kegiatan, sekaligus membangun basis data terpusat di Balai Riset Perikanan Laut KKP, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk penentuan strategi pengelolaan perikanan kakap kerapu laut dalam di 11 WPP di Indonesia.



“Diharapkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama 6 tahun ke belakang dapat senantiasa bermanfaat untuk pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di Indonesia. Kemitraan semacam ini merupakan langkah penting dalam melangsungkan program-program perikanan berkelanjutan dan konservasi di Indonesia, mengingat setiap pemangku kepentingan memiliki peranan yang besar untuk menjadikan sumber daya ikan Indonesia tetap lestari,” pungkas Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto.



Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kakap dan kerapu merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomis penting dan melibatkan banyak nelayan kecil.