Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengemukakan pemerintah memastikan komitmennya untuk terus menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat dan mempersiapkan komunitas dunia usaha dan pekerja menuju tren ketenagakerjaan di masa depan.

Dalam keterangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Selasa, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Putri mengatakan dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen tersebut, International Labour Conference (ILC) perlu menetapkan momentum memperkuat kemitraan dan mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Baca juga: Kemnaker luncurkan kembali aplikasi pengantar kerja

"Saat ini, kami memiliki tanggung jawab, karena harus mengatasi krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, meningkatnya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan diri terhadap otomatisasi dan digitalisasi," ujarnya dalam pertemuan virtual Forum General Discussion Committee: Decent Work and the Social and Solidarity Ecpnomy ILC ke-110 yang diadakan Senin (30/5).

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity Economy (SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan pekerjaan yang layak dan produktif, dan dalam meningkatkan standar hidup.

"Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang beruntung," katanya.

Baca juga: Erick Thohir: BUMN terus membuka lapangan kerja bagi masyarakat

Baca juga: Program Bersih Indonesia buka ribuan lapangan kerja baru

Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas dan kemitraan. Nilai-nilai itu bergema dengan ekonomi sosial dan solidaritas yang telah ditetapkan ILO dalam banyak laporannya.

"Kami percaya bahwa definisi yang diusulkan tentang SSE, perlu memasukkan elemen-elemen ini," kata Indah anggoro Putri.