Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengatakan pihaknya dengan sengaja menghadirkan juru bahasa isyarat dalam lanjutan pembahasan pasal per pasal revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011, untuk menjunjung asas kesetaraan terhadap penyandang disabilitas.
Baca juga: DPRD DKI akan akomodir hak penyandang disabilitas pada perubahan perda
"Saya kira memang ini sudah saatnya di mana kebutuhan itu kami penuhi," ujarnya dalam keterangan DPRD DKI Jakarta, Senin.Baca juga: DPRD DKI akan akomodir hak penyandang disabilitas pada perubahan perda
Kebetulan, sambung Dedi dalam rapat pembahasan pasal per pasal kali ini antusias penyandang disabilitas untuk hadir sangat tinggi.
Karena mereka ingin mengetahui persis regulasi yang akan dituangkan dalam Perda untuk melindungi penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
"Kami fasilitasi agar mereka bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait pembahasan Perda," ucapnya.
Sejauh ini, Bapemperda DPRD DKI Jakarta terus mempertajam pasal per pasal pembahasan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011, salah satunya, adalah pasal yang akan mengatur kewajiban bagi pemerintahan dan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas.
Baca juga: Komnas Disabilitas dorong revisi Perda Jabar Nomor 7/2013
Kewajiban itu sementara dituangkan dalam Pasal 24 yang berisi mengenai kewajiban mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjaan pada Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Baca juga: Komnas Disabilitas dorong revisi Perda Jabar Nomor 7/2013
Kemudian, dalam Pasal 35 Ayat 1, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja di perusahaannya.
Ayat 2 pasal tersebut menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta wajib mendata tenaga kerja disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.
Baca juga: Tantangan wujudkan lingkungan inklusif dari perda memihak disabilitas
Baca juga: Tantangan wujudkan lingkungan inklusif dari perda memihak disabilitas