Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyosialisasikan program prorakyat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2012 untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pelaksana APBN, serta masyarakat luas untuk menyukseskan program pemerintah tersebut.

"Kita menyadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah terkait kinerja penyerapan dan penyaluran anggaran," ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, dalam sambutan sosialisasi program di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, pemerintah melakukan sosialisasi terkait tujuan utama pembangunan tahun depan yaitu membangun penyangga terhadap gejolak global, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanganan daerah tertinggal.

"Kita ingin memperluas informasi dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam program prorakyat 2012 serta menyamakan cara pandang mengenai program tersebut di masa mendatang," ujarnya.

Menkeu menyebutkan, arah kebijakan APBN 2012 diarahkan untuk menunjang empat pilar pembangunan yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment (berpihak ke pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, atasi kemiskinan dan lingkungan hidup) dengan sasaran strategis tingkat kemiskinan 10,5 persen hingga11,5 persen, tingkat pengangguran 6,4-6,6 persen dan target penyerapan tenaga kerja 450 ribu orang per satu persen pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dalam sosialisasi ini memfokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan membuat kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan memberikan fasilitas bantuan melalui kegiatan yang berkepihakan.

"Oleh karena itu, sosialisasi dibutuhkan karena perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk program prorakyat dan program lainnya yang tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga belum optimal jika dalam tataran pelaksanaannya masih dilakukan secara business as usual," ujarnya.

Program prorakyat yang dipaparkan dalam sosialisasi ini antara lain kebijakan realokasi bantuan operasional sekolah (BOS), kebijakan beasiswa siswa- mahasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas).

Dijelaskan pula program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu program keluarga harapan, kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kebijakan program beras untuk keluarga miskin (raskin).

"Saya harap sosialisasi ini dapat semakin memperkokoh komitmen dan kesepahaman kita semua dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta memperkokoh stabilitas domestik Indonesia," katanya.

Dalam peningkatan kesejahteraan sosial dalam APBN 2012, alokasi anggaran bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp47,8 triliun yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga sebesar Rp43,8 triliun dan dana cadangan penanggulangan bencana alam Rp4 triliun.

Pemerintah juga memberikan alokasi anggaran untuk program nasional pemberdayaan masyarakat dalam belanja bantuan sosial senilai Rp 10 triliun.
(T.S034/A011)