Jakarta (ANTARA News) - Menjelang tutup tahun 2011, pemerintah diminta
memperketat distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, karena
komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lama sudah
tidak bekerja, sementara komite yang baru disahkan DPR RI juga belum mulai
bekerja.
Kondisi semacam ini, menurut Dewi, rawan terjadi penyelewengan dan pencurian. Pada
saat BPH Migas masih aktif saja kasus kasus mafia BBM tidak tersentuh
apalagi masa transisi yang diabaikan seperti sekarang ini. Pemerintah
harus bersikap dan segera dilakukan pengaturan, pengecekan dan kontrol
persiapan pelaksanaan distribusi.
"Pemerintah juga harus memastikan agar tidak terjadi kelangkaan BBM di
wilayah tertentu dan juga sebaliknya surplus di wilayah tertentu,"
kata Dewi Aryani menambahkan.
Legislator dari PDI Perjuangan itu meminta kepada BPH Migas yang baru dipilih untuk bertindak proaktif dan mengambil langkah-langkah cerdas
dalam mengatasi kebutuhan BBM yang dari tahun ke tahun dapat dievaluasi.
"Data tahun tahun sebelumnya bisa menjadi acuan dan referensi dalam
pembuatan perencanaan khusus akhir tahun. Sikap proaktif dan melayani
masyarakat tidak kelihatan sama sekali. Ini amat disayangkan mengingat
tim komite saat ini cukup lengkap kompetensinya," ungkap Dewi.
Dewi menambahkan, menjelang tutup tahun ini dan relatif masih cukup,
diharapkan BPH Migas segera menggalang internalisasi dan konsolidasi
dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan distribusi dan pengawasan
dapat berjalan baik.
"Komunikasi kepada masyarakat melalui kegiatan kehumasan yang
terintegrasi juga harus dilakukan paralel agar masyarakat paham dan tahu
benar bagaimana nanti menghadapi kebutuhan BBM di akhir dan awal
tahun," pungkas Dewi.(zul)
Pemerintah diminta perketat distribusi dan pengawasan BBM
28 Desember 2011 08:44 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Aryani
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2011
Tags: