"Kami buat anggaran untuk PMT stunting itu sebesar Rp25,2 juta untuk tujuh orang dan diberi makan selama 180 hari setiap hari rutin," kata Kepala Desa Paubekor Maria Nona Kesna ketika dihubungi dari Mbay, Jumat.
Upaya penanganan masalah kekerdilan ini telah dilakukan sejak tahun 2021 lewat rembuk stunting. Dari dana bidang kesehatan sebesar Rp73.066.230 tahun itu, mereka menganggarkan dana sebesar Rp25,2 juta untuk menangani tujuh anak yang mengalami kekerdilan itu.
Selama 180 hari, orang tua wajib mengantarkan anaknya untuk diberi makan di posyandu. Makanan disiapkan oleh kader, tenaga kesehatan, dan ibu-ibu PKK dengan menu yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Sikka. Aktivitas ini melibatkan pihak Kecamatan Koting, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa.
Baca juga: Sikka andalkan metode Kolombia untuk percepatan penanganan kekerdilan
Guna menyukseskan PMT bagi tujuh anak yang mengalami kekerdilan, desa melakukan kesepakatan bersama BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa.
Dalam kesepakatan tersebut, desa akan menunda pelayanan urusan administrasi bagi ibu-ibu yang tidak mengantarkan anak untuk diberikan PMT terpusat di posyandu. Dengan demikian, orang tua wajib mengantarkan anaknya untuk diberi makan, kecuali anak dalam kondisi sakit.
Jika anak sakit, aparat desa dan petugas kesehatan akan mengunjungi rumah si anak dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun, makanan untuk anak tetap dibawa ke rumah untuk diberikan kepada anak tersebut.
"Dengan langkah ini, dari tujuh anak pada awal tahun 2021, menurun menjadi dua kasus pada Agustus 2021, lalu menjadi nol kasus pada Februari 2022 ini," ucap Maria Nona Kesna melanjutkan.
Baca juga: Dinkes Sikka tangani 4.010 anak yang mengalami kekerdilan
Baca juga: Tanoto Foundation bantu penanganan stunting di NTT
Selain pemberian makanan tambahan secara terpusat dan rutin, desa juga aktif melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil dan anak stunting untuk konseling, pemberian tablet vitamin tambah darah, pengecekan HB, dan posyandu remaja setiap bulan. Tak hanya itu, desa juga melakukan rapat evaluasi setiap bulan bersama tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi terutama dengan ibu-ibu dari anak yang mengalami kekerdilan.
Untuk tahun 2022 ini, mereka pun tetap menganggarkan sebagian dana desa untuk PMT yakni sebesar Rp14,1 juta dari total dana bidang kesehatan Rp56 juta. Maria Nona Kesna mengatakan desa rutin mengontrol kondisi kesehatan anak melalui aktivitas posyandu yang mana adanya kegiatan penimbangan berat dan pengukuran tinggi anak. Desa pun berupaya jangan ada lagi kasus anak kekerdilan di desa tersebut.
"Orang tua harus jaga kebersihan baik di rumah maupun lingkungan. Kalau anak sakit harus segera bawa ke Puskesmas atau polindes," kata dia berpesan.
Baca juga: Pemkab Sikka siapkan rumah pemulihan stunting bagi anak-anak
Baca juga: Ketika stunting menjadi momok yang mengkhawatirkan di NTT
Kepala Puskesmas Koting Dokter Margaretha Novi Indrayani mengatakan ada 11 anak yang mengalami kekerdilan yang tersebar pada lima desa dalam wilayah kerja Puskesmas Koting. "Sejak bulan April hingga Mei 2022 ini, sudah empat desa melakukan pemberian PMT Stunting selama 180 hari," katanya.
PMT Stunting 180 hari merupakan satu dari sembilan langkah inovasi Puskesmas untuk menangani masalah kesehatan kekerdilan yang terjadi pada anak.
Delapan langkah lain yakni rembuk stunting lintas sektor dan orang tua bayi/balita' pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pos Gizi PMT Stunting 10 hari oleh tenaga kesehatan; kunjungan rumah bayi/balita stunting, gizi buruk, gizi kurang; serta kunjungan rumah ibu hamil anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).
Selain itu ada pula PMT ibu hamil anemia dan KEK melalui dana desa; posyandu remaja setiap bulan; pemeriksaan kesehatan mencari penyebab lain stunting; serta kelas ibu hamil/kelas suami.
"Untuk 2022 semua desa sudah anggarkan PMT 180 hari," kata dia.
Baca juga: Desa di Flores Timur tangani kekerdilan lewat PMT Gerobak Cinta Baca juga: 8.000 anak masih alami kekerdilan di NTT
Kepala Puskesmas Koting Dokter Margaretha Novi Indrayani mengatakan ada 11 anak yang mengalami kekerdilan yang tersebar pada lima desa dalam wilayah kerja Puskesmas Koting. "Sejak bulan April hingga Mei 2022 ini, sudah empat desa melakukan pemberian PMT Stunting selama 180 hari," katanya.
PMT Stunting 180 hari merupakan satu dari sembilan langkah inovasi Puskesmas untuk menangani masalah kesehatan kekerdilan yang terjadi pada anak.
Delapan langkah lain yakni rembuk stunting lintas sektor dan orang tua bayi/balita' pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pos Gizi PMT Stunting 10 hari oleh tenaga kesehatan; kunjungan rumah bayi/balita stunting, gizi buruk, gizi kurang; serta kunjungan rumah ibu hamil anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).
Selain itu ada pula PMT ibu hamil anemia dan KEK melalui dana desa; posyandu remaja setiap bulan; pemeriksaan kesehatan mencari penyebab lain stunting; serta kelas ibu hamil/kelas suami.
"Untuk 2022 semua desa sudah anggarkan PMT 180 hari," kata dia.
Baca juga: Desa di Flores Timur tangani kekerdilan lewat PMT Gerobak Cinta Baca juga: 8.000 anak masih alami kekerdilan di NTT