"Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen," kata Puan Maharani saat memberikan pidato kunci dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali, Kamis.
Baca juga: Ketua DPR: COVID-19 jadi alarm pentingnya kerja sama global
Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, dan industri.
Ketiga, memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
"Keempat, memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana," kata Puan dalam siaran persnya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan bahwa parlemen di Indonesia dan berbagai belahan dunia semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Isu lingkungan ini bahkan menjadi salah satu perhatian bersama di acara Inter Parliamentary Union (IPU).
Baca juga: GPDRR- Indonesia tawarkan ketahanan berkelanjutan atasi risiko bencana
"Serta dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar US$ 100 miliiar yang harus segera dipenuhi," kata Cucu dari Presiden pertama RI Soekarno ini.
Di tingkat regional, ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) juga mendorong kerjasama guna mewujudkan ASEAN Vision 2025 on Disaster Management.
Namun, Puan menekankan, berbagai upaya di tingkat internasional harus dibarengi dengan penguatan pondasi internal negara.
Implementasi tiga agenda transformatif: SFDRR, SDGs dan Paris Agreement di tingkat nasional maupun global, membutuhkan konsistensi, sinergi dan koordinasi di setiap tingkatan.
Dia meyakini bahwa konferensi yang digelar PBB ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan.
"Rumusan komitmen bersama adalah penting; akan tetapi tindakan nyata, sekecil apapun, menjadi lebih penting bagi kita untuk semakin dekat mencapai pembangunan berkelanjutan," ucapnya.
Baca juga: Kepala BNPB pimpin rapat pleno bahas evaluasi Sendai Framework
Baca juga: BNPB: Indonesia taruh perhatian pada Kerangka Kerja Sendai