Tokyo (ANTARA News/AFP) - Menteri Luar Negeri Jepang, Koichiro Gemba, Senin, mendesak Myanmar terus maju dengan perubahannya dan kedua negara itu setuju memulai pembicaraan tentang kesepakatan penanaman modal dwipihak, kata laporan.

Gemba, menteri luar negeri pertama Jepang mengunjungi Myanmar sejak 2002, bertemu Presiden Thein Sein dan rekannya, Wunna Maung Lwin, di ibu kota terpencil Myanmar, Naypyidaw, kata kantor berita Jepang Kyodo.

Dalam pertemuan tersebut, Gemba menyatakan kesiapan Jepang membantu Myanmar dalam mengubah diri menjadi negara demokratik dan mengurangi kemiskinan, khususnya di pedesaan, kata Kyodo.

"Kunjungan ini akan menjadi titik balik besar bagi hubungan Jepang-Myanmar," kata Gemba kepada Wunna Maung Lwin seperti diberitakan Kyodo, saat mereka duduk berunding di ibu kota tersebut.

Gemba mendesak kemajuan lebih lanjut dalam perubahan itu, yang sejauh ini tampak dari pemerintah membebaskan sejumlah tahanan politik dan mengurangi pembatasan pada media dan usaha, kata Kyodo.

Menteri Luar Negeri Myanmar berjanji membebaskan sejumlah tahanan, katanya.

Gemba juga meminta Jepang dan Myanmar mulai merundingkan perjanjian permodalan, yang akan menciptakan lingkungan lebih mudah bagi perusahaan Jepang untuk berusaha di negara tersebut, kata Kyodo.

Tidak seperti negara besar Barat, Jepang mempertahankan hubungan perdagangan dan pembicaraan dengan Myanmar, memperingatkan bahwa pendekatan keras dapat mendorong Myanmar lebih dekat ke negara tetangganya, Cina, pendukung utama politik dan mitra niaganya.

Sepekan setelah pengumuman mendadak kematian pemimpin Korea Utara Kim Jong-il, Gemba menekan pejabat Myanmar memutuskan hubungan ketentaraan dan dugaan nuklir dengan Pyongyang, kata Kyodo.

Gemba kemudian berencana menemui tokoh pendukung demokrasi Aung San Suu Kyi di rumahnya di Yangon dan memperpanjang tawaran ia mengunjungi Jepang dalam waktu dekat, kata Kyodo.

Jepang terus memberikan bantuan kemanusiaan dan darurat kepada negara itu, tapi menghentikan bantuan teratur ekonomi pada 2003 setelah penangkapan dan selanjutnya penahanan Suu Kyi.

Pemerintah Myanmar meluncurkan serangkaian langkah perubahan sejak berkuasa saat mantan jenderal, yang menguasainya, berusaha untuk menjangkau lawan politiknya dan Barat.

Suu Kyi dibebaskan pada November 2010 dari tujuh tahun tahanan rumah dan kembali mendaftarkan Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD)-nya, yang sebelumnya terlarang, sebagai partai politik, yang membuka jalan baginya untuk ikut dalam pemilihan umum.

Hillary Clinton mengunjungi Myanmar pada awal bulan ini dalam perjalanan pertama ke sana oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam lebih dari 50 tahun.

Upaya Myanmar menjangkau gerilyawan suku sebagai bagian perubahan membangkitkan harapan akan akhir sengketa puluhan tahun.

Pemerintahan baru negara dikuasai tentara itu pada bulan lalu mengirim utusan untuk mengadakan pembicaraan perdamaian dengan beberapa kelompok suku bersenjata, yang melancarkan perjuangan panjang untuk hak dan swatantra lebih besar.

Pada Jumat, kesepakatan gencatan senjata ditandatangani antara salah pejuang terbesar -Tentara Negara Shan Selatan- dan pemerintah setempat di negara bagian timurlaut itu dan penengah mengharapkan gencatan senjata lain.

Perkembangan itu disambut di negara terkoyak perang saudara -dan pelanggaran hak asasi manusia melibatkan pasukan pemerintah- di daerah suku sejak Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris pada 1948.
(SYS)