Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPR RI, Benny K. Harman,
mengatakan, usai reses, pihaknya akan memanggil Kapolri, Jenderal Timur
Pradopo terkait bentrokan warga Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB)
dengan aparat keamanan yang terjadi pada hari Sabtu (24/12).
"Komisi III DPR RI akan panggil Kapolri Timur Pradopo begitu memasuki
masa sidang nanti. Kami akan minta penjelasan Kapolri soal bentrokan
tersebut. Tak hanya Bima saja, Komisi III DPR RI juga akan menanyakan
kasus-kasus serupa yang terjadi di Kalimantan dan Papua," kata Benny
kepada ANTARA News di Jakarta, Senin.
Benny menyebutkan, kasus yang terjadi di Bima hanyalah sebagian kecil
saja dan masih ada kasus-kasus lain yang lebih besar dan perlu
penanganan serius. "Kasus Bima hanya gunung es, dan merupakan cermin penanganan aparat yang
represif. Seharusnya, tindakan represif itu bisa dicegah kecuali
keadaan sulit," kata Benny.
Ia menambahkan, Komisi III DPR RI juga akan mengevaluasi kinerja Polri. "Bila hasil investigasi di lapangan membuktikan adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota Polri, harus diberikan sanksi yang tegas," kata
Benny.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Yahdil Abdi Harahap, meminta
pimpinan Komisi III DPR RI untuk membentuk Tim Investigasi khusus untuk
kasus Bima. "Kita bisa lihat bagaimana sikap represif yang dipertunjukan oleh Polri
dengan menembaki warga Sape. Polri sudah tidak lagi bekerja sesuai
aturan dan fungsinya," kata Yahdil.
Tim itu, tambah Yahdil, juga akan merumuskan kembali aturan internal
Polri dalam melaksanakan tugas. Doktrinisasi internal Polri ditegaskan
kembali sehingga dalam melakukan pengamanan bisa bersikap netral,
bernegoisiasi. "Itu yang hilang dari Polri sekarang ini," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatra Utara itu
menambahkan, sejak menjabat sebagai orang nomor satu di jajaran Polri,
Jenderal Timur Pradopo dinilai gagal melaksanakan tugasnya.
Ia mencontohkan berbagai kasus yang terjadi selama Timur menjabat
Kapolri adalah kasus di Desa Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi
Lampung, pengakuan bahwa Polri menerima dana dari PT Freeport Indonesia,
hingga kasus terakhir di Sape, Bima, tak bisa diatasi oleh Timur
Pradopo.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono layak mempertimbangkan untuk
dilakukan penyegaran di internal Polri, termasuk penyegaran pimpinan
Polri," Yahdil. (Zul)
Komisi III akan panggil Kapolri usai reses
26 Desember 2011 15:07 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman (Foto ANTARA/Rosa Panggabean)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2011
Tags: