Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Finlandia Ann-Mari Kemell menyatakan ketertarikan negaranya untuk bekerja sama dengan Indonesia membangun kota hijau dan ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima Ann-Mari Kemell di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Indonesia memang harus belajar dari Finlandia terkait dengan penyiapan peta jalan membangun kota yang ramah lingkungan sehingga mampu mendukung tujuan Indonesia mencapai karbon netral pada tahun 2060," kata Moeldoko dalam siaran pers.

Menurut keterangan Kantor Staf Presiden (KSP), Finlandia menjadi salah satu negara terbersih dan terhijau di dunia, bahkan negara dengan masyarakat paling bahagia di dunia.

Finlandia memiliki kota-kota yang mengusung konsep keberlanjutan dan berhasil menjadi model perkotaan urban yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti Helsinki, Espo, Vantaa, Turku, Tampere, dan Oulu.

"Kami datang ke KSP untuk berbagi pengalaman dengan Indonesia terkait dengan membangun kota-kota yang berkelanjutan. Apalagi, visi membangun IKN sangat sejalan dengan visi dari Finlandia," kata Ann-Mari Kemell

Moeldoko pun mengapresiasi ketertarikan Finlandia untuk bekerja sama dengan Indonesia membangun IKN.

Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, kata Moeldoko, menunjukkan upaya nyata untuk mendorong pembangunan ramah lingkungan dengan membangun kota hijau yang mampu berkontribusi dalam penurunan emisi karbon secara global.

Indonesia, kata Moeldoko, merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang berkomitmen pada penurunan emisi sebanyak 26 persen pada tahun 2030 dengan sumber daya nasional dan hingga 41 persen jika mendapatkan dukungan dan kerja sama internasional.

Indonesia pun telah mempercepat target netral karbon (net zero emission) pada tahun 2060 atau 10 tahun lebih awal dari target sebelumnya.

Baca juga: ADB dorong IKN Nusantara jadi kota inklusif dan netral karbon

Baca juga: Pengendalian perubahan iklim butuh tambahan Rp200-an triliun per tahun