PBB (ANTARA) - China menentang politisasi isu ranah teknologi oleh sejumlah pemerintah tertentu dan penindasan terhadap perusahaan teknologi tinggi dari negara-negara lain, demikian disampaikan oleh utusan China pada Senin (23/5).

"Kami menentang politisasi isu ranah teknologi. Dunia ilmu pengetahuan bukanlah medan perang zero-sum. Inovasi teknologi tidak seharusnya menghasilkan hanya satu pemenang," kata Zhang Jun, perwakilan tetap China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Merupakan hal yang mengkhawatirkan bahwa sejumlah pemerintah tertentu telah memolitisasi isu ranah teknologi dan ilmu pengetahuan, menyamaratakan konsep keamanan nasional, menyalahgunakan wewenang negara, serta dengan tanpa alasan mengintensifkan penindasan mereka terhadap perusahaan teknologi tinggi dari negara-negara lain, ungkapnya dalam rapat Dewan Keamanan PBB tentang teknologi dan keamanan.

"Untuk mempertahankan monopoli mereka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka membangun lingkaran-lingkaran eksklusif dan mengajukan apa yang disebut sebagai strategi atau kerangka kerja. Mereka memberlakukan blokade teknologi terhadap negara-negara lain, dan terlibat dalam praktik perundungan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mengganggu dan menghambat kerja sama ekonomi, perdagangan, ilmiah, dan teknologi di negara-negara lain," ujar Zhang.

Pendekatan ini, yang mengusung mentalitas Perang Dingin yang usang, bertentangan dengan semangat kerja sama internasional dan tren zaman, membahayakan kepentingan kolektif semua negara, dan pasti akan gagal, tuturnya. "Kami mendesak pemerintah-pemerintah tertentu untuk mengadopsi pendekatan yang rasional dan terbuka, melihat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kerja sama internasional dari sudut pandang yang benar, dan menghentikan serangan-serangan tak berdasar dan pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dari negara lain."

Dalam menghadapi berbagai tantangan global, solidaritas dan kerja sama merupakan jalur yang tepat. China menyerukan agar negara-negara yang bersangkutan berhenti menciptakan perpecahan di seluruh dunia, termasuk kawasan Asia-Pasifik, menghentikan konfrontasi geografis, berhenti menciptakan garis pembatas dengan dasar ideologi dan menggunakan tindakan koersif untuk memaksa negara lain memihak, berhenti melakukan pemisahan ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghentikan praktik-praktik destruktif yang berdampak terhadap stabilitas rantai pasokan global dan pemulihan ekonomi, ujarnya.