Pontianak (ANTARA News) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan kekesalannya karena banyak pejabat instansi vertikal dan pejabat daerah seperti bupati tidak hadir saat penyerahan sebanyak 654 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) senilai Rp6,2 triliun.

"Kalau tidak memikirkan istri dan anak-anak pegawai negeri sipil, tidak akan saya kasihkan DIPA pada pejabat instansi vertikal maupun bupati yang tidak hadir pada penyerahan DIPA ini," kata Cornelis di Pontianak, Rabu.

Saking kesalnya gubernur sampai mengancam tidak menyerahkan DIPA bagi instansi vertikal dan bupati yang tidak hadir pada penyerahan DIPA tahun 2012 tersebut.

"Bagi yang tidak hadir silakan ambil sendiri DIPA-nya langsung kepada presiden. Saya saja datang langsung tanpa diwakilkan dalam mengambil DIPA yang diserahkan presiden," ungkapnya.

Gubernur Kalbar, sempat membacakan nama-nama instansi vertikal dan dua bupati yang tidak hadir, diantaranya KPU Kalbar, Adpel, BP3TKI, Bea dan Cukai, Pengadilan Militer, IPDN, BNN, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Pengadian Tata Usaha Negara, BPK RI, Kejati, dan Universitas Tanjungpura, kehadiran pejabat yang bersangkutan dengan alasan yang berbeda-beda, seperti sedang keluar kota, cuti dan lain-lain.

"Seharusnya bagi pejabat yang bersangkutan izin dulu sama saya karena sebagai PNS wajib minta izin pada atasannya sesuai aturan yang berlaku," kata Cornelis.

Provinsi Kalbar, sebanyak 654 DIPA senilai Rp6,2 triliun kepada pemerintah kabupaten/kota, yakni bupati/wali kota serta pada instansi vertikal.

"Presiden berpesan agar uang negara ini dipergunakan dengan rasa tanggung jawab, tepat sasaran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Cornelis.

Adapun besaran DIPA tahun 2012, diantaranya sebesar Rp1,7 triliun yang pertanggungjawabannya oleh sekretaris daerah Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp521 miliar, Kapuas Hulu Rp856 miliar, Ketapang Rp941 miliar, Pemkab Pontianak Rp512 miliar, Sambas Rp817 miliar, Sanggau Rp776 miliar, Kota Pontianak Rp725 miliar, Kota Singkawang Rp464 miliar, Pemkab Sekadau Rp400 miliar, Landak Rp620 miliar, Melawi Rp496 miliar, Kayong Utara Rp380 miliar, dan Pemkab Kubu Raya sebesar Rp696 miliar.

Cornelis menjelaskan, meskipun rata-rata besaran DIPA di kabupaten/kota meningkat tetapi bukan berarti bupati/wali kota-nya semaunya dalam menggunakan uang negara itu.

"Saya minta realisasi penggunaan anggaran tahun 2012 tinggi, jangan seperti realisasi anggaran di kementerian yang rata-rata hanya sekitar 71 persen saja, sehingga peluang menciptakan lapangan pekerjaan menjadi kecil akibat serapan anggaran yang rendah itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalbar menyayangkan masih banyak pejabat daerah yang hobinya jalan-jalan keluar kota sehingga masih banyak permasalahan-permasalahan di daerahnya yang tidak selesai. "Jadi kepala daerah jangan hanya jalan-jalan, kalau tidak mampu silakan mundur saja," ujar Cornelis.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar Teddy Rukmantara, mengatakan angka tersebut sesuai alokasi DIPA untuk Kalbar tahun Anggaran 2012.

"Sebanyak 654 DIPA dengan nilai sebesar Rp6.197.417.804.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2011, terdapat kenaikan alokasi sebesar Rp851.805.023.000 atau 15,93 persen dari pagu awal tahun 2011 yang mencapai Rp5.345.612.781.000," katanya.

Kenaikan alokasi terdapat pada DIPA kantor pusat dan instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah sebesar Rp866.149.656.000 atau 21,49 persen, DIPA dekonsentrasi sebesar Rp70.483.800.000 atau 14,23 persen, DIPA Urusan Bersama sebesar Rp32.701.829.000 atau 15,90 persen.

Sedangkan penurunan terjadi pada DIPA Tugas Pembantuan sebesar Rp117.530.262.000 atau 19,11 persen.
(U.A057/Y008)