Sri Mulyani sebut realisasi belanja hingga April naik 3,8 persen
23 Mei 2022 17:51 WIB
Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/5/2022). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi belanja negara per April 2022 meningkat 3,8 persen yaitu dari Rp723 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp750,5 triliun yang merupakan 27,7 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
“Belanja negara masih sesuai schedule Rp2.714,2 triliun yaitu Rp750,5 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.
Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp253,6 triliun atau 26,8 persen dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai termasuk THR (Tunjangan Hari Raya) dan kegiatan operasional K/L.
Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non K/L yaitu Rp254,4 triliun yang sudah mencapai 25,5 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan ASN.
Secara rinci, untuk belanja barang Rp77 triliun turun dari 2022 utamanya kebutuhan penanganan COVID-19.
Belanja barang per K/L meliputi Kemenkeu Rp7,6 triliun untuk belanja BLU yaitu penyaluran selisih harga biodiesel Rp4,2 triliun dan beasiswa LPDP Rp0,5 triliun. Kemenhan Rp9,7 triliun untuk alutsista Rp1,2 triliun dan pengelolaan BMN Rp1,7 triliun serta Polri Rp8,4 triliun untuk dukungan sarana prasarana Rp2 triliun dan operasi kepolisian Rp1,9 triliun. Kemenag Rp6,5 triliun untuk penyaluran BOS Rp4,4 triliun serta Kementerian Kesehatan Rp9,3 triliun untuk klaim pasien Rp4 triliun dan pelayanan kesehatan Rp2,7 triliun.
Untuk belanja modal terealisasi Rp33,4 triliun yang lebih rendah dibanding tahun lalu karena pembayaran proyek yang selesai pada 2020 di carry over ke 2021 namun tetap lebih tinggi dari kinerja 2020 dan 2019.
Belanja modal tahun ini difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas dan mendukung modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan.
Pendanaan peralatan dan mesin Rp15,6 triliun untuk modernisasi peralatan di Kemhan dan Polri, gedung dan bangunan Rp3,3 triliun yakni pembangunan gedung Kemhan, Kemenhub, PUPR dan Kemenag serta jalan jaringan dan irigasi Rp13,2 triliun.
Selain itu, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp242,4 triliun atau 31,5 persen terhadap APBN.
Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun 2022 tahap pertama.
Sementara untuk pembiayaan investasi sampai 20 Mei 2022 mencapai Rp17 triliun yang ditujukan untuk Badan Layanan Umum (BLU) LMAN sebesar Rp10 triliun, investasi pemerintah pada program FLPP Rp6 triliun dan BLU LDKPI Rp1 triliun.
Baca juga: Badan Anggaran DPR setujui APBN 2022 jadi Rp3.106 triliun
Baca juga: Menkeu: Belanja Negara 2023 diprioritaskan pada perlindungan sosial
Baca juga: Menkeu: Belanja K/L harus didesain untuk capai tujuan pembangunan
“Belanja negara masih sesuai schedule Rp2.714,2 triliun yaitu Rp750,5 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.
Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp253,6 triliun atau 26,8 persen dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai termasuk THR (Tunjangan Hari Raya) dan kegiatan operasional K/L.
Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non K/L yaitu Rp254,4 triliun yang sudah mencapai 25,5 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan ASN.
Secara rinci, untuk belanja barang Rp77 triliun turun dari 2022 utamanya kebutuhan penanganan COVID-19.
Belanja barang per K/L meliputi Kemenkeu Rp7,6 triliun untuk belanja BLU yaitu penyaluran selisih harga biodiesel Rp4,2 triliun dan beasiswa LPDP Rp0,5 triliun. Kemenhan Rp9,7 triliun untuk alutsista Rp1,2 triliun dan pengelolaan BMN Rp1,7 triliun serta Polri Rp8,4 triliun untuk dukungan sarana prasarana Rp2 triliun dan operasi kepolisian Rp1,9 triliun. Kemenag Rp6,5 triliun untuk penyaluran BOS Rp4,4 triliun serta Kementerian Kesehatan Rp9,3 triliun untuk klaim pasien Rp4 triliun dan pelayanan kesehatan Rp2,7 triliun.
Untuk belanja modal terealisasi Rp33,4 triliun yang lebih rendah dibanding tahun lalu karena pembayaran proyek yang selesai pada 2020 di carry over ke 2021 namun tetap lebih tinggi dari kinerja 2020 dan 2019.
Belanja modal tahun ini difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas dan mendukung modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan.
Pendanaan peralatan dan mesin Rp15,6 triliun untuk modernisasi peralatan di Kemhan dan Polri, gedung dan bangunan Rp3,3 triliun yakni pembangunan gedung Kemhan, Kemenhub, PUPR dan Kemenag serta jalan jaringan dan irigasi Rp13,2 triliun.
Selain itu, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp242,4 triliun atau 31,5 persen terhadap APBN.
Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun 2022 tahap pertama.
Sementara untuk pembiayaan investasi sampai 20 Mei 2022 mencapai Rp17 triliun yang ditujukan untuk Badan Layanan Umum (BLU) LMAN sebesar Rp10 triliun, investasi pemerintah pada program FLPP Rp6 triliun dan BLU LDKPI Rp1 triliun.
Baca juga: Badan Anggaran DPR setujui APBN 2022 jadi Rp3.106 triliun
Baca juga: Menkeu: Belanja Negara 2023 diprioritaskan pada perlindungan sosial
Baca juga: Menkeu: Belanja K/L harus didesain untuk capai tujuan pembangunan
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
Tags: