Menteri Perhubungan menerima gelar doktor kehormatan dari UGM
23 Mei 2022 16:08 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama istri dan putrinya menyapa awak media seusai menerima gelar doctor honoris causa atau doktor kehormatan bidang transportasi di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin. (ANTARA/Luqman Hakim)
Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima gelar doctor honoris causa atau doktor kehormatan bidang transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat kampus itu, Senin.
Rektor UGM Prof Panut Mulyono mengatakan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Budi Karya Sumadi mengacu peran dan jasa dalam keilmuannya yang meliputi teknik rancang bangun dan perencanaan di bidang transportasi dalam merajut konektivitas Nusantara.
"Beliau memberikan intervensi intelektual dalam menjalankan tugasnya sehingga menghasilkan karya yang luar biasa secara berkelanjutan," ucap Panut.
Baca juga: Menhub dorong swasta mulai manfaatkan kendaraan otonom
Penyerahan gelar Doktor HC tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 483/UN1.P/KPT/HUKOR/2022.
Dalam kutipan SK Rektor UGM itu disebutkan bahwa penganugerahan gelar doktor kehormatan itu mempertimbangkan jasa Budi Karya yang luar biasa dalam pelaksanaan pembangunan transportasi nasional di seluruh Indonesia sehingga menjadi bagian dalam memajukan sistem transportasi dan perekonomian bangsa.
Ketua Tim Promotor Ahmad Munawar menuturkan anugerah doktor kehormatan layak diberikan kepada Budi Karya mengingat peran pentingnya dalam menggagas konsep transportasi merajut Nusantara.
Transportasi merajut Nusantara bermakna menjalin pulau-pulau di wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan dengan transportasi sebagai alat penghubungnya.
"Melalui gagasan tersebut promovendus (Budi Karya) sebagai ahli di bidang arsitektur dan perencanaan wilayah secara aktif dan konsisten mengimplementasikan perubahan paradigma Jawa sentris menjadi Indonesia sentris," kata dia.
Dengan konsep itu, pembangunan transportasi nasional tidak boleh hanya dilakukan di Pulau Jawa saja tetapi perlu sampai pelosok Tanah Air.
Selain itu, pembangunan transportasi tidak boleh hanya melayani masyarakat maju di kota besar, pusat bisnis, pemerintahan tetapi juga harus menyentuh masyarakat tertinggal termasuk di daerah terluar, dan terdepan NKRI.
"Promovendus menyadari bahwa transportasi selalu hadir di setiap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sehari-hari sehingga perlu dilakukan pembangunan sistem transportasi yang menerus dan berkelanjutan guna merajut konektivitas Nusantara," ujar Munawar.
Pembangunan Tol Laut, kata dia, merupakan salah satu terobosan Budi Karya untuk meningkatkan konektivitas Nusantara sebagai jalur pelayaran bebas hambatan kapal yang menghubungkan hampir di seluruh pelabuhan di Nusantara.
Namun demikian, pembangunan Tol Laut harus diikuti dengan kemudahan konektivitas dari pelabuhan menuju ke tempat tujuan.
Menyadari hal tersebut, ungkap Munawar, Budi Karya sejak 2017 mendorong regulator dan para operator meyediakan berbagai jenis moda transportasi pendukung pada simpul Tol Laut, salah satunya adalah melakukan integrasi antarmoda untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan Tanjung Priok dengan Stasiun Gedebage menggunakan kereta peti kemas.
"Implementasi antarmoda transportasi tersebut meningkatkan efisiensi dan memudahkan pergerakan angkutan barang atau logistik menuju tempat tujuan," kata Munawar.
Sementara itu, dalam pidatonya, Budi Karya menuturkan bahwa membangun infrastruktur transportasi bukan saja membangun bandara, pelabuhan, stasiun dan rel, serta terminal atau sekadar mengadakan pesawat, bus, kapal, dan kereta api, namun juga membangun sistem keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang akhirnya akan menciptakan harapan dan peradaban baru.
"Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur transportasi adalah mendukung aspek kerakyatan. Transportasi juga turut mendorong perkembangan produk UMKM dengan memberikan akses kepada pelaku UMKM, baik di bandara, pelabuhan, terminal, maupun stasiun," kata alumnus Fakultas Teknik Arsitektur UGM ini.
Bagi Budi Karya, nilai-nila UGM yang bersahaja dalam bergaul dan membuat suatu kolaborasi menjadi modal baginya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan.
"Tentu pemberian doktor honoris causa ini adalah suatu amanah kepada saya dan bukan akhir pengabdian saya kepada bangsa," kata dia.
Baca juga: Menhub ajak manfaatkan usia emas anak untuk edukasi berlalu lintas
Baca juga: Menhub optimis industri penerbangan segera bangkit
Baca juga: Menhub dorong swasta mulai manfaatkan kendaraan otonom
Rektor UGM Prof Panut Mulyono mengatakan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Budi Karya Sumadi mengacu peran dan jasa dalam keilmuannya yang meliputi teknik rancang bangun dan perencanaan di bidang transportasi dalam merajut konektivitas Nusantara.
"Beliau memberikan intervensi intelektual dalam menjalankan tugasnya sehingga menghasilkan karya yang luar biasa secara berkelanjutan," ucap Panut.
Baca juga: Menhub dorong swasta mulai manfaatkan kendaraan otonom
Penyerahan gelar Doktor HC tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 483/UN1.P/KPT/HUKOR/2022.
Dalam kutipan SK Rektor UGM itu disebutkan bahwa penganugerahan gelar doktor kehormatan itu mempertimbangkan jasa Budi Karya yang luar biasa dalam pelaksanaan pembangunan transportasi nasional di seluruh Indonesia sehingga menjadi bagian dalam memajukan sistem transportasi dan perekonomian bangsa.
Ketua Tim Promotor Ahmad Munawar menuturkan anugerah doktor kehormatan layak diberikan kepada Budi Karya mengingat peran pentingnya dalam menggagas konsep transportasi merajut Nusantara.
Transportasi merajut Nusantara bermakna menjalin pulau-pulau di wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan dengan transportasi sebagai alat penghubungnya.
"Melalui gagasan tersebut promovendus (Budi Karya) sebagai ahli di bidang arsitektur dan perencanaan wilayah secara aktif dan konsisten mengimplementasikan perubahan paradigma Jawa sentris menjadi Indonesia sentris," kata dia.
Dengan konsep itu, pembangunan transportasi nasional tidak boleh hanya dilakukan di Pulau Jawa saja tetapi perlu sampai pelosok Tanah Air.
Selain itu, pembangunan transportasi tidak boleh hanya melayani masyarakat maju di kota besar, pusat bisnis, pemerintahan tetapi juga harus menyentuh masyarakat tertinggal termasuk di daerah terluar, dan terdepan NKRI.
"Promovendus menyadari bahwa transportasi selalu hadir di setiap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sehari-hari sehingga perlu dilakukan pembangunan sistem transportasi yang menerus dan berkelanjutan guna merajut konektivitas Nusantara," ujar Munawar.
Pembangunan Tol Laut, kata dia, merupakan salah satu terobosan Budi Karya untuk meningkatkan konektivitas Nusantara sebagai jalur pelayaran bebas hambatan kapal yang menghubungkan hampir di seluruh pelabuhan di Nusantara.
Namun demikian, pembangunan Tol Laut harus diikuti dengan kemudahan konektivitas dari pelabuhan menuju ke tempat tujuan.
Menyadari hal tersebut, ungkap Munawar, Budi Karya sejak 2017 mendorong regulator dan para operator meyediakan berbagai jenis moda transportasi pendukung pada simpul Tol Laut, salah satunya adalah melakukan integrasi antarmoda untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan Tanjung Priok dengan Stasiun Gedebage menggunakan kereta peti kemas.
"Implementasi antarmoda transportasi tersebut meningkatkan efisiensi dan memudahkan pergerakan angkutan barang atau logistik menuju tempat tujuan," kata Munawar.
Sementara itu, dalam pidatonya, Budi Karya menuturkan bahwa membangun infrastruktur transportasi bukan saja membangun bandara, pelabuhan, stasiun dan rel, serta terminal atau sekadar mengadakan pesawat, bus, kapal, dan kereta api, namun juga membangun sistem keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang akhirnya akan menciptakan harapan dan peradaban baru.
"Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur transportasi adalah mendukung aspek kerakyatan. Transportasi juga turut mendorong perkembangan produk UMKM dengan memberikan akses kepada pelaku UMKM, baik di bandara, pelabuhan, terminal, maupun stasiun," kata alumnus Fakultas Teknik Arsitektur UGM ini.
Bagi Budi Karya, nilai-nila UGM yang bersahaja dalam bergaul dan membuat suatu kolaborasi menjadi modal baginya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan.
"Tentu pemberian doktor honoris causa ini adalah suatu amanah kepada saya dan bukan akhir pengabdian saya kepada bangsa," kata dia.
Baca juga: Menhub ajak manfaatkan usia emas anak untuk edukasi berlalu lintas
Baca juga: Menhub optimis industri penerbangan segera bangkit
Baca juga: Menhub dorong swasta mulai manfaatkan kendaraan otonom
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
Tags: