Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengatakan celah pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS.

"Sebelum COVID-19, celah pembiayaan tahunan global untuk SDGs telah mencapai 2,5 triliun dolar AS. Tapi angkanya melebar menjadi 4,2 triliun dolar AS karena pandemi," kata Vivi dalam webinar side event G20, Senin. Untuk menutup celah tersebut, selama ini negara-negara di dunia membuat pembiayaan campuran yang mengkombinasikan investasi dari pemerintah dan swasta dalam sejumlah program SDGs.

Baca juga: Mendes PDTT: SDGs Desa jadi arah baru pembangunan desa Namun, dengan pelebaran celah pembiayaan, sejumlah penyesuaian untuk pembiayaan campuran perlu dilakukan.

"Beberapa penyesuaian diketahui sebagai Pembiayaan Campuran 2.0 perlu dipertimbangkan untuk menarik pembiayaan komersial, membangun kerangka umum untuk pembiayaan campuran, dan aksi efektif untuk pembiayaan campuran," katanya. Berdasarkan Convergence Report 2021, Asia telah muncul sebagai tujuan modal campuran yang semakin penting.

Baca juga: Bappenas: Program penyelamatan terumbu karang hidupkan ekonomi lokal

Pada 2020, Asia menyumbang sekitar 36 persen dari transaksi terkait pembiayaan campuran, yang terutama dilakukan di Vietnam, Myanmar, dan Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan transformasi ekonomi untuk membangun pembiayaan yang berkelanjutan dengan SDGs sebagai kerangka utama.

"Kami telah menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dengan menghasilkan roadmap keuangan berkelanjutan, taksonomi hijau, pemetaan investor SDGs, Indonesia Impact Fund, dan pengarusutamaan SDGs dalam investasi perusahaan dan kebijakan pemerintah," katanya. Saat ini Indonesia sedang memfinalisasi peta jalan kerangka pembiayaan nasional terintegrasi (integrated national financing framework) dan menyelaraskan implementasi SDGs dengan standar internasional.