Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bekerja sama dengan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dalam Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme).

"Kerja sama ini juga menjadi isu utama dan kepentingan bersama dalam pengelolaan isu kelautan dan perikanan kedua negara melalui pengembangan neraca sumber daya laut," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Bagi KKP, menurut Victor, kerja sama tersebut akan membantu untuk melakukan ketertelusuran dan pemantauan pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan serta implementasi blue economy (ekonomi biru).

Penandatanganan kerja sama dalam bentuk Technical Agreement (TA) atau Pengaturan Teknis) dilakukan oleh pihak KKP dan NORAD di Oslo, Norwegia, pada 19 Mei 2022.

Victor menerangkan bahwa Indonesia dan Norwegia merupakan anggota High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP-SOE) yang dibentuk atas kesepakatan 14 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Dengan demikian, lanjutnya, maka kerja sama ini juga merealisasikan pencapaian target yang telah disepakati dalam HLP-SOE yaitu pengembangan ocean accounting (neraca sumber daya laut).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Technical Agreement Ocean for Development direncanakan akan berlangsung selama lima tahun mulai 2022 hingga 2028 dan difokuskan pada dukungan teknis meliputi penyusunan neraca sumber daya laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi, serta manajemen pengetahuan. Pemerintah Norwegia akan mengalokasikan anggaran pendukung sebesar 40 juta Krone atau sekitar Rp60 miliar selama periode pelaksanaan Technical Agreement.

Ia menyebutkan, kerja sama ini sangat strategis dalam mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tentang penangkapan ikan terukur dengan mempertimbangkan keseimbangan antara faktor ekologi dan ekonomi.

Pada kesempatan ini pula, Victor menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan Norwegia atas penguatan kerja sama kelautan dan perikanan RI-Norwegia.

“Norwegia dan Indonesia merupakan negara maritim yang besar dan memiliki kesamaan visi dan pandangan akan pentingnya menjaga kesehatan laut,” ungkapnya.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia Todung Mulya Lubis menyambut baik dicapainya kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Norwegia mengenai Ocean for Development Programme.

Kerja sama yang mencakup bidang ocean account, marine spatial planning, marine protected area, dan knowledge management ini diharapkan Dubes Todung dapat mendorong dan mengakselerasi pengembangan kerja sama Indonesia-Norwegia di berbagai bidang untuk peningkatan pemulihan ekonomi dua negara pascapandemi COVID-19.

Director NORAD Mr. Bård Vegar Solhjell mengungkapkan, kerja sama ini merupakan salah satu wujud komitmen dua negara anggota HLP-SOE dalam mengelola laut secara berkelanjutan.

"Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Indonesia dan Norwegia hari ini telah berhasil menandatangani kerja sama Technical Agreement Ocean for Development, berupa kerja sama kelembagaan bilateral jangka panjang yang mempromosikan pengelolaan laut dan zona pesisir terpadu yang berkelanjutan," ucapnya.

Sebagai informasi, penyusunan neraca sumber daya laut di Indonesia telah diawali melalui proyek percontohan di Kawasan Konservasi Laut Taman Wisata Perairan Gili Matra pada tahun 2021 dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta mitra kerja sama di dalam negeri dengan dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pendanaan dari lembaga donor.