Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan angka kasus stunting di wilayahnya bisa turun dari 20 persen menjadi 14 persen pada 2023.
"Angka stunting di Jateng saat ini mencapai 20,9 persen atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi kerdil," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Tengah Widwiono di Semarang, Kamis.
Dalam upaya mencapai target penurunan angka kasus stunting, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di 8.562 desa/kelurahan, 576 kecamatan, 35 kabupaten/kota, dan provinsi.
BKKBN bersinergi dengan pemerintah daerah serta TPPS yang meliputi perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi pemerintah yang lain dalam menjalankan upaya penurunan kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes, lebih pendek dari rata-rata tinggi anak seusia.
"Di lapangan nanti kita intervensi dari masing-masing stakeholder (pemangku kepentingan), misal dari Dinkes memberikan makanan tambahan, obat penambah darah. Bisa juga dari DPU terkait dengan jambanisasi, akses air bersih," kata Widwiono.
Ia mengatakan bahwa BKKBN sudah mendata calon pengantin, ibu hamil, dan anak usia dua tahun yang menjadi sasaran program penurunan stunting di wilayah Jawa Tengah.
Menurut hasil pendataan, ada setidaknya 271 ribu calon pengantin dan sekitar 551 ribu perempuan hamil di Jawa Tengah yang akan menjadi target TPPS.
Petugas TPPS akan dikerahkan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang dialami oleh calon pengantin dan perempuan hamil serta menyampaikan penyuluhan kesehatan dan gizi kepada mereka.
"Secara teori dari jumlah ibu hamil, 20 persen mengalami masalah kesehatan, sedangkan calon pengantin putri 70 persen itu anemia. Itu yang menyebabkan stunting," kata Widwiono.
Ia menambahkan, petugas juga akan mengecek pertumbuhan dan perkembangan anak usia kurang dua tahun serta status gizinya.
Widwiono optimistis angka kasus stunting di Jawa Tengah bisa turun menjadi 14 persen pada 2023 dengan upaya dan sinergi dari semua pihak terkait.
"Target per tahun (turun) 3,5 persen. Pada 2022 angka stunting 20,9. Kalau kita target turun tiga persen per tahun, berarti akhir 2022 itu 17,4 persen dan di akhir 2023 itu 14 persen," katanya.
"Target pemerintah pusat itu 14 persen di 2024. Jadi Jateng 14 persen 2023 itu maju setahun," ia menambahkan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan TPPS bergerak cepat melakukan pendataan dan intervensi untuk menurunkan angka kasus stunting.
"Angka stunting di Jateng saat ini mencapai 20,9 persen atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi kerdil," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Tengah Widwiono di Semarang, Kamis.
Dalam upaya mencapai target penurunan angka kasus stunting, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di 8.562 desa/kelurahan, 576 kecamatan, 35 kabupaten/kota, dan provinsi.
BKKBN bersinergi dengan pemerintah daerah serta TPPS yang meliputi perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi pemerintah yang lain dalam menjalankan upaya penurunan kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes, lebih pendek dari rata-rata tinggi anak seusia.
"Di lapangan nanti kita intervensi dari masing-masing stakeholder (pemangku kepentingan), misal dari Dinkes memberikan makanan tambahan, obat penambah darah. Bisa juga dari DPU terkait dengan jambanisasi, akses air bersih," kata Widwiono.
Ia mengatakan bahwa BKKBN sudah mendata calon pengantin, ibu hamil, dan anak usia dua tahun yang menjadi sasaran program penurunan stunting di wilayah Jawa Tengah.
Menurut hasil pendataan, ada setidaknya 271 ribu calon pengantin dan sekitar 551 ribu perempuan hamil di Jawa Tengah yang akan menjadi target TPPS.
Petugas TPPS akan dikerahkan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang dialami oleh calon pengantin dan perempuan hamil serta menyampaikan penyuluhan kesehatan dan gizi kepada mereka.
"Secara teori dari jumlah ibu hamil, 20 persen mengalami masalah kesehatan, sedangkan calon pengantin putri 70 persen itu anemia. Itu yang menyebabkan stunting," kata Widwiono.
Ia menambahkan, petugas juga akan mengecek pertumbuhan dan perkembangan anak usia kurang dua tahun serta status gizinya.
Widwiono optimistis angka kasus stunting di Jawa Tengah bisa turun menjadi 14 persen pada 2023 dengan upaya dan sinergi dari semua pihak terkait.
"Target per tahun (turun) 3,5 persen. Pada 2022 angka stunting 20,9. Kalau kita target turun tiga persen per tahun, berarti akhir 2022 itu 17,4 persen dan di akhir 2023 itu 14 persen," katanya.
"Target pemerintah pusat itu 14 persen di 2024. Jadi Jateng 14 persen 2023 itu maju setahun," ia menambahkan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan TPPS bergerak cepat melakukan pendataan dan intervensi untuk menurunkan angka kasus stunting.
"Yang pertama kali adalah mendata ibu hamil. Jateng sudah punya Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Kita cari kita asesmen, kalau punya masalah (kesehatan), intervensi," katanya.
Ia menekankan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat.
"Kita juga edukasi ke masyarakat. Kenapa? Itu tadi, multisektor, karena ada banyak yang bisa kita libatkan. Kemudian (untuk intervensi), ada intervensi gizi, kesejahteraan, dan akses ke kesehatan," katanya.
Baca juga:
Jawa Tengah bentuk tim penurunan "stunting"
KSP optimistis prevalensi stunting bisa turun jadi 14 persen tahun 2024