Sejumlah analis meyakini bahwa upaya AS untuk memperoleh dukungan dari para pemimpin ASEAN dalam mengejar kepentingan geopolitiknya kemungkinan tidak akan mendapat daya tarik.
Para pemimpin ASEAN lebih cenderung menekankan pada kepentingan ekonomi mereka, kata para analis, menambahkan bahwa anggota blok tersebut, yang terus mengupayakan pemulihan ekonomi pascapandemi, akan menempatkan sentralitas ASEAN di posisi terdepan sembari menangkis segala upaya untuk menarik mereka ke dalam lingkup pengaruh AS.
KTT tersebut secara resmi memperingati 45 tahun hubungan AS-ASEAN. Semula direncanakan digelar pada akhir Maret, pertemuan itu akhirnya ditunda akibat masalah penjadwalan.
Azmi Hassan, peneliti senior di Nusantara Academy for Strategic Research, pada Rabu (11/5) mengatakan bahwa AS tidak dapat memberikan tekanan pada ASEAN atas konflik Rusia-Ukraina, dengan mayoritas blok beranggotakan 10 negara itu memilih abstain dalam pemungutan suara terkait resolusi penangguhan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) bulan lalu.
"Saya pikir Presiden Biden pasti bertanya-tanya mengapa negara ASEAN tidak langsung mengutuk Rusia dan tidak mendukungnya dengan sepenuh hati. Ini khususnya terlihat dalam resolusi untuk mengeluarkan Rusia dari UNHRC pada 7 April lalu, di mana Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Brunei memilih abstain, sementara Vietnam dan Laos menolaknya," kata Hassan kepada Xinhua dalam sebuah wawancara via telepon.
Dia juga mengatakan bahwa AS akan menyadari bahwa mereka tidak dapat membuat kemajuan apa pun di kalangan anggota ASEAN, terutama setelah Malaysia dan Indonesia menyuarakan keprihatinan atas kemitraan keamanan trilateral AUKUS yang melibatkan Australia dan Inggris.
"Secara keseluruhan, terlepas dari gagasan manuver geopolitik, saya rasa isu terpenting yang akan dibahas oleh para peserta adalah dari sisi ekonomi, bagaimana memacu perdagangan antara ASEAN dan AS pascapandemi. Saya rasa itu akan menjadi hal yang terpenting dari sudut pandang ASEAN," imbuhnya.
Lee Pei May, seorang pakar politik di Universitas Islam Internasional Malaysia, mengatakan bahwa kendati KTT berlangsung dengan latar eskalasi ketegangan antara Rusia dan Ukraina, perhatian utama pemerintahan Biden bukanlah tentang Rusia, melainkan lebih kepada memastikan apa yang disebut Indo-Pasifik yang "bebas dan terbuka".
"Agar pemerintahan Biden dapat memajukan visi ini, mereka harus membuat negara-negara ASEAN berada di pihak Amerika dan memungkinkan AS untuk berperan dalam mengelola sengketa di Laut China Selatan. Langkah semacam ini dapat ditafsirkan sebagai menantang posisi China di kawasan dan menghambat kemajuan damai antara China dengan negara-negara ASEAN," tutur Lee.
"Anggota-anggota ASEAN sudah dapat mengantisipasi bahwa KTT itu ideal bagi pemerintahan Biden untuk menekankan kepentingan dan nilai-nilai bersama antara AS dan negara-negara ASEAN. AS diperkirakan akan memanfaatkan gagasan-gagasan ini untuk mendekatkan ASEAN dengan mereka," tambahnya.
Lee memperingatkan bahwa jika ASEAN tidak dapat menunjukkan kesatuan, blok itu dapat berada dalam posisi di mana para anggotanya mengejar arah yang berbeda-beda, yang dapat membahayakan kekompakannya. Hal ini bisa diatasi oleh negara-negara anggota dengan membentuk konsensus ketika berhadapan dengan AS.
"Mencapai konsensus atas isu-isu signifikan tidaklah mudah, tetapi sangat penting karena akan memungkinkan para anggota berbicara dengan satu suara di KTT," kata Lee. "Para anggota dapat mengirim sinyal kepada AS bahwa ASEAN akan tetap netral dalam keadaan apa pun."