Jakarta (ANTARA News) - Bahwa korupsi marak terjadi itu sudah diketahui siapa saja. Tapi, mengapa korupsi itu marak terjadi di kalangan pegawai negari?

Menurut Ketua Komisi Etik KPK, Abdullah Hehamahua, penyebabnya yang paling umum karena gaji mereka bukan kecil namun masih dalam taraf tidak manusiawi.

Hal itu dikatakan Hehamahua ketika menjadi pembicara dalam seminar pajak "No Korupsi" di Kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa.

Dia menggambarkan, gaji yang diterima para pegawai negeri saat ini sangat kecil dan hanya mampu bertahan hingga sepuluh hari saja. Akibatnya, banyak pegawai negeri mencari penghasilan tambahan dengan cara korupsi, di antaranya meninggikan dana Surat Perintah Perjalanan (SPJ), penggelembungan nilai anggaran, dan menambahi tunjangan selain gaji pokok.

"PNS yang jujur mustahil punya mobil mewah, rumah di Pondok Indah dan istri empat," katanya berkelakar di hadapan forum.

Karena itu, Ia meminta pemerintah untuk merubah sistem dengan cara menaikkan gaji PNS yang sesuai dengan biaya hidup saat ini.

Hal itu harus diiringi pengawasan yang dari pemerintah. Pemberian tunjangan harus berdasarkan kinerja pegawai dan gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan lainnya.

Kementerian juga harus membangun sumber daya manusia pegawai negeri yang berkualitas, jujur dan malu memakan dana korupsi, hal itu harus pelopori dari menteri dan pejabat-pejabat tinggi kementerian terkait untuk memberi contoh baik dan tidak terlibat kasusu korupsi.

Terakhir, kementerian-kementerian harus mengadopsi teknologi informasi yang canggih untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai dan mengawasi komunikasi telepon di kantor kementerian sehingga menteri mengetahui segala aktifitas yang terjadi di kementeriannya.

"Hampir setiap ruangan di KPK di pasang CCTV, hanya kamar mandi yang tidak," katanya kembali berkelakar. (adm)