Tanjungpinang (ANTARA) - Tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Huzrin Hood minta Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina akur dan tidak berseberangan karena konflik antarpemimpin bakal merugikan pemerintahan yang baru mereka pimpin.

"Konflik Ansar dengan Marlin sudah menguak ke permukaan beberapa bulan setelah dilantik sebagai kepala daerah. Tentu ini bukan hal baik. Kami ingin mereka harmonis, fokus mengurus pemerintahan untuk kepentingan masyarakat Kepri," kata Huzrin di Tanjungpinang, Jumat.

Mantan Bupati Bintan itu menyampaikan keprihatinannya sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintahan, yang terbentuk sejak 2 dasawarsa lalu dengan penuh perjuangan, bukan dari pemberian.

Kepri, yang sebelum 20 tahun lalu merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Riau, berhasil dimekarkan menjadi provinsi baru dengan mengorbankan waktu, uang, tenaga, dan pikiran, katanya.

"Kami minta perjuangan itu dihargai dengan menjaga pemerintahan agar tetap kondusif, ASN tidak terkotak-kotak akibat konflik kepala daerah, dan tingkatkan kualitas program kesejahteraan masyarakat," ujar Huzrin yang dianggap sebagai pejuang berdirinya Provinsi Kepri.

Menurut dia, Kepri diperjuangkan menjadi provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses memperjuangkan Kepri menjadi provinsi, salah satu momentum penting yakni Kesepakatan Tokoh Pejuang pada 15 Mei 1999.

Saat itu, dikenal sebagai Hari Marwah, yang ditetapkan pada 15 Mei 2002 atau setelah UU Nomor 25/2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau disahkan.

"Hadiah terbesar bagi para pejuang baik yang saat ini masih ada maupun yang sudah meninggal dunia adalah tingkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Huzrin, yang pernah menjabat sebagai pimpinan DPRD Kepri.

Terkait persoalan itu, Ansar dan Marlin sebelumnya sudah menyampaikan tidak ada permasalahan di antara mereka. Namun sebelumnya, Ansar sempat mengeluhkan isu yang berkembang, yang seolah-olah ia tidak memberikan porsi kegiatan pemerintahan kepada Marlin.

Ansar menegaskan kegiatan pemerintahan juga dilakukan oleh Marlin sesuai kapasitasnya sebagai wakil gubernur, yang diatur dalam undang-undang.

"Sekarang pemerintahan berjalan dengan baik. Seluruh program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Huzrin akan menyampaikan persoalan pemerintahan yang terjadi saat ini pada Rapat Paripurna Hari Marwah DPRD Kepri yang berlangsung besok.

Selain itu, ia juga menyorot persoalan pembebasan lahan di Pulau Dompak, pusat Pemerintahan Kepri, yang sampai sekarang masih menyisakan permasalahan.

"Ada yang belum diganti rugi. Ada yang direlokasi rumahnya tetapi belum mendapatkan sertifikat," ujarnya.

Persoalan lainnya yang akan ia sampaikan terkait rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Ia menyorot persoalan pembebasan lahan di Bintan yang menguras anggaran daerah sebesar Rp50 miliar.

"Lahan di Batam belum dibebaskan. Artinya, masih banyak anggaran daerah yang terkuras. Sementara pembangunan Jembatan Batam-Bintan belum diketahui dimulai kapan," kata Huzrin.

Baca juga: Gubernur Kepri ajak warga sayangi orang tua di momen Lebaran