Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Airlangga Hartarto mendukung percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Jawa Timur.

Airlangga dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, menyatakan proyek-proyek di Jawa Timur yang masuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus selesai 2024 atau financial closing paling lambat 2024.

Perpres tersebut mencakup percepatan pembangunan di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Airlangga pun memberikan arahan strategi untuk mempercepat penyelesaian proyek dan mengatasi permasalahan pengerjaan proyek infrastruktur di Jawa Timur.

Pertama, terkait Pembangunan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), diarahkan untuk segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan financial closing pada 2023.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan tanah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di tahun 2023 untuk percepatan proyek tersebut.

Kedua, terkait pengendalian Banjir Kali Lamong sebagai proyek strategis berdampak nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur serta mendukung ekonomi kemasyarakatan, diarahkan untuk segera dialokasikan dukungan pengadaan lahan oleh Kementerian Keuangan.

Ketiga, terkait pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan, didorong untuk menyelesaikan pengadaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2022/2023.

Menurut rencana, Kementerian PUPR berkomitmen menyediakan anggaran untuk konstruksi untuk proyek infrastruktur pangan dan pengendalian banjir tersebut pada 2023.

Keempat, terkait SPAM Umbulan, proyek untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan air minum untuk masyarakat dan industri, Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk mendukung melalui dana DAK tahun 2022/2023, khususnya untuk infrastruktur jaringan distribusinya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengkoordinasikan kerja sama bisnis dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk proyek tersebut.

Kelima, terkait Bendungan Bagong yang merupakan proyek prioritas untuk penyediaan air bersih masyarakat dan pengentasan kemiskinan, diharapkan adanya solusi terbaik untuk masyarakat terdampak melalui koordinasi aktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek dengan Kementerian PUPR.

Keenam, terkait pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi, sebagai proyek yang membuka aksesibilitas dan pengembangan ekonomi bagian selatan Jawa Timur, diarahkan percepatan pembangunan untuk segmen jalan yang lahannya sudah siap.

Terakhir, untuk pembangunan Kereta Gantung di Kota Batu dan Pengembangan Kereta Gantung Puncak Pananjakan Kawah Bromo, sebagai proyek untuk mendukung aksesibilitas dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Bromo, diupayakan percepatan penyelesaian regulasi agar dapat terbangun.

Berdasarkan pemantauan KPPIP, saat ini terdapat lima proyek di Jawa Timur yang telah selesai dengan nilai Rp5,6 triliun, dan dua proyek dalam tahap operasi atau selesai sebagian dengan nilai Rp373,9 miliar.

Kemudian, 14 proyek dalam tahap konstruksi dengan nilai Rp13,4 triliun, 96 proyek dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp124,7 triliun dan 101 proyek dalam tahap perencanaan dengan nilai Rp149,1 triliun.

Baca juga: Menko Airlangga dorong percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Barat
Baca juga: Airlangga: Infrastruktur teknologi mengakselerasi transformasi digital
Baca juga: KPPIP dorong peran swasta capai target pembangunan PSN rampung 2024