Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan kolaborasi kementerian-kementerian untuk menurunkan angka "stunting" sebesar 3 persen pada tahun ini dan menjadi 14 persen pada 2024.

"Target penurunan untuk 14 persen tahun 2024 ini harus kita capai, dan saya mengharap semua pihak supaya bersungguh-sungguh menjalankan program yang menjadi tanggung jawabnya dan berkolaborasi, mengedepankan terobosan-terobosan," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Wapres Ma'ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan pejabat terkait lainnya.

"Stunting" adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. "Stunting" terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

"Kepada Pak Menko Bidang PMK, saya harap agar intervensi dibuat lebih spesifik dan intensif dan dipastikan pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran sebab banyak ada di berbagai kementerian dan lembaga," tambah Wapres.

Baca juga: Wapres: Komitmen pemerintah tekan angka stunting tidak berhenti

Baca juga: Wapres: Peningkatan akses air dan sanitasi dorong penurunan "stunting"

Selanjutnya Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diharapkan dapat meningkatkan koordinasi secara rutin dengan kementerian dan lembaga terkait dan memastikan pelaksanaan program kerja untuk mendukung pelaksanaan intervensi di lapangan terutama di 12 provinsi prioritas yang sudah tetapkan antara lain NTT, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB dan Papua

"Kepada Bappenas saya minta supaya mempertajam perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasinya dan memastikan ketersediaan sistem data dan informasi terpadu untuk mempercepat penurunan stuntingnya," ungkap Wapres.

Wapres memerintahkan Menteri Kesehatan supaya meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi spesifiknya, mempublikasikan data prevalensi "stunting" di tingkat pusat dan daerah setiap tahun untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran data terkait stunting sebagai rujukan kebijakannya.

"Kepada Menteri Keuangan, saya mohon memastikan ketersediaan pemanfaatan dana transfer ke daerah, dan saya tadi dengar ada penambahan sampai Rp45 triliun dan juga ada saya dengar tadi ada pengaturan-pengaturan regulasi yang ada di Kemenkeu supaya lebih efektif sehingga disesuaikan," tambah Wapres.

Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar memastikan pemerintah desa untuk melaksanakan konvergensi intervensi dan layanan bagi keluarga sasaran melalui beragam sumber pendanaan dan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala bersama Mendagri dan pemanfaatan dana desa untuk menurunkan "stunting".

"Menteri PUPR supaya memperluas cakupan intervensinya, mendorong inovasi teknologi tepat guna, meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak, dan tadi sudah dilaporkan saya bahwa sudah ada program-program yang harus dilaksanakan berkoordinasi dengan BKKBN, apa yang musti dibangun dan dimana," jelas Wapres.

Kepada Menteri Agama diminta untuk memastikan pendidikan pra nikah untuk semua calon penganten dengan melibatkan penyuluh agama supaya dijalankan efektif.

"Dan juga pemeriksaan-pemeriksaan calon pengantin itu walaupun ada reaksi-reksi orang mau kawin kok diperiksa katanya, tapi ini kan demi kemaslahatan untuk keturunannya," tambah Wapres.

Menteri Sosial diminta untuk memastikan keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial dan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Staf Kepresidenan supaya turut mengawal memberikan masukan untuk memastikan tercapainya target percepatan penurunan "stunting",

"Dan kita akan agendakan rapat berikutnya 6 bulan ke depan untuk kita evaluasi dan untuk menerima laporannya. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai," tutup Wapres.

Baca juga: Wapres minta BKKBN gencarkan Program Bangga Kencana sampai pelosok

Baca juga: Wapres: Percepatan penurunan angka stunting perlu komitmen bersama