Surabaya (ANTARA News) - Presiden "World Conference on Religion for Peace" (WCRP/Konferensi Agama-Agama Dunia untuk Perdamaian) KHA Hasyim Muzadi menolak Papua merdeka, karena kemerdekaan Papua hanya akan menguntungkan asing.

"Secara historis memang banyak negara yang berkepentingan dengan Papua merdeka, baik kepentingan geografis, politis maupun ekonomis, sehingga rakyat Papua akan merugi," katanya kepada ANTARA di Surabaya, Kamis.

Ketika ditemui saat bersilaturrahim ke Sekretariat PWNU Jatim menjelang kehadirannya pada Haul Sunan Bonang di Tuban, ia mengemukakan hal itu menanggapi HUT OPM pada 1 Desember yang dirayakan serentak.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU yang kini menjadi Rais Syuriah PBNU itu, indikasi gerakan Papua merdeka itu sudah dilakukan dengan segala cara, mulai dari pelemahan masyarakat Papua sekarang yang seperti tanpa pimpinan.

"Itu masih ditambah dengan semangat kalangan asing yang berkepentingan dengan Papua, baik melalui Jakarta, Papua, maupun Darwin. Mereka akan menggerakkan pemberontakan," paparnya.

Bahkan, kata Sekretaris Jenderal "International Conference of Islamic Scholars" (ICIS) itu, pemberontakan itu akan memancing emosi pemerintah untuk menumpas, dan bila penumpasan itu terjadi maka dunia akan mengutuk dengan HAM.

"Itu bisa terjadi seperti Libya, Tunisia, Yaman, Mesir, dan Suriah. Semuanya disalahkan atas nama HAM, tapi menghadapi Papua dengan soft power juga tidak menjamin Papua tidak merdeka," tuturnya.

Ia mencontohkan pendekatan soft yang juga tetap membuat Sudan Selatan pun merdeka, karena masyarakat justru menggalang deklarasi kemerdekaan dan banyak negara akhirnya mengakui kemerdekaan itu.

"Jadi, gerakan Papua merdeka itu ada indikasinya, namun pendekatan keras dan soft pun tidak akan bisa diterapkan pemerintah, karena pendekatan keras akan membuat Papua merdeka atas nama HAM, sedangkan pendekatan soft akan membuat Papua merdeka secara gratis," paparnya.

Oleh karena itu, ia mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kekuatan sipil yang tidak berorientasi kepada asing untuk menggelorakan dukungan kepada Papua sebagai bagian dari NKRI.

"Saya imbau pimpinan organisasi politik, organisasi sosial, tokoh nasional, tokoh bangsa, LSM yang tidak pro-asing, dan lembaga tinggi negara non-eksekutif seperti MPR untuk bersama-sama bertekad bulat membela Papua di dalam NKRI," katanya.

(E011/C004)