Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengungkapkan bahwa anggaran program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau PNPM Mandiri pada 2012 sekitar Rp15 triliun, atau Rp4 triliun lebih besar dibanding 2011 yang sebesar Rp11 triliun.

"Sepertiganya berasal dari APBN dan duapertiganya pinjaman dari bank dunia," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Jakarta, Kamis.

Agung menjelaskan, peningkatan anggaran PNPM mandiri di tahun 2012 mendatang dilatarbelakangi oleh evaluasi pemerintah bahwa program tersebut telah berjalan baik dan sukses dalam mengurangi angka kemiskinan.

Bahkan, tambah Agung, banyak pihak yang mengusulkan dibuatnya payung hukum untuk lebih menguatkan program tersebut agar bisa diterapkan secara berkelanjutan.

"Payung hukumnya bisa saja dalam bentuk undang-undang sehingga program tersebut bisa lebih kuat dan bisa terus diimplementasikan bahkan setelah berakhirnya pemerintahan SBY-Boediono pada 2014 mendatang," katanya.

Pasalnya, menurut Agung banyak pihak yang mengakui keberhasilan dan efektifitas program PNPM mandiri khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan.

Meski demikian, Agung mengakui bahwa masih terdapat penyelewengan dalam realisasi PNPM Mandiri di lapangan yakni sekitar 0,08 persen.

"Namun demikian penyelewengan tersebut bisa dievaluasi dan pada akhirnya dicarikan solusinya agar tidak berulang di masa yang akan datang," katanya.

Dia juga menambahkan, unsur pemerintah daerah beserta jajarannya sangat penting dalam mengawasi jalannya program tersebut hingga ke tingkat bawah.

Agung juga mengatakan, pemerintah akan terus melakukan koordinasi lebih kuat antar kementerian dalam mengimplementasikan program tersebut.

Menurut dia, sebagai program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri tidak sekadar memberikan bantuan finansial kepada masyarakat, tetapi lebih menitikberatkan pada pendampingan kepada masyarakat.

Dia juga menyebutkan, PNPM Mandiri telah menciptakan berbagai aktivitas yang mendorong berkembangnya perekonomian rakyat.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perbaikan prasarana yang meningkatkan akses dan menurunkan biaya, serta peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan.

(W004)