Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya terkait penurunan BI rate hingga 75 basis poin sejak Oktober lalu.

"Saya tidak pernah memaksa. Kita hanya mengajak mereka untuk bicara dan berbicara 'khan bukan harus memaksa. Kita tunjukkan ada efisiensi yang bisa ditempuh tanpa mengubah tingkat profit," kata Nasution, di Nusa Dua Bali, Kamis.

Dia menyatakan, sejumlah bank besar sudah mulai menurunkan posisi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)-nya seperti yang dilakukan BTN dan Bank Mandiri karena melihat proses penurunan ini bisa dilakukan.

"Kalau ada bank yang menurunkan SBDK ini merupakan hasil proses ini. Kalau ada bank yang mengikuti lebih bagus lagi," katanya.

Nasution mengatakan, Bank Indonesia memang mengharapkan perbankan menurunkan SBDK sebagai tindaklanjut dari penurunan BI rate, dan dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2012 yang akan disampaikan ke BI Desember ini.

"Kita akan analisis dan mempelajari dengan sangat baik bagaimana perbankan menilai dan menyusun struktur aset dan struktur dananya," katanya.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah menurunkan posisi SBDK-nya sebesar 50 basis poin per 30 Nopember kemarin di semua segmen bisnis. Kredit korporasi menjadi 10,50 persen, kredit ritel menjadi 12,50 persen, KPR menjadi 11,25 persen dan non KPR 12,50 persen.

BI sebelumnya menyatakan tingkat suku bunga kredit perbankan, meski dalam tren menurun tetapi masih dalam posisi tinggi yang disebabkan nett interest margin (NIM) yang masih besar dan tercatat sebesar 6,07 persen pada September lalu.

Penurunan BI rate sampai 75 basis poin sejak Oktober lalu, diharapkan menjadi momentum bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya sehingga menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang terancam oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

BI sebelumnya juga sudah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional di 2012 dari 6,7 persen menjadi 6,3 persen sebagai dampak dari krisis ekonomi di Eropa dan AS yang belum jelas penyelesaiannya. (ANT)