"Kerangka Triple Nexus itu, yakni segitiga yang saling berhubungan soal kemanusiaan (humanitarian), pembangunan (development), dan peace process," ujar Kuntoro dalam webinar "Peace Building and Post Tsunami Recovery: Aceh Case 2005-2015" yang diikuti di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, hasil penelitian Asean Institute for Peace and Reconciliations (IPR) menyebutkan BRR Aceh berperan menjembatani tiga faktor itu sehingga pembangunan perdamaian serta rehabilitasi pasca tsunami di Aceh dapat berjalan secara berkelanjutan.
Baca juga: Pemerintah Aceh menerima dokumen hibah BMN eks BRR
Baca juga: GFJA pamerkan foto 10 tahun tsunami Aceh
Selain itu, kata dia, yakni birokrasi yang kurang fleksibel dalam rangka membangun perdamaian di Aceh.
"Aspek birokrasi, ini sangat mengganggu karena birokrasi ditetapkan dalam suasana normal, padahal dalam kebencanaan apalagi ada konflik pendekatannya perlu fleksibel," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi mengingatkan bahwa bantuan luar negeri selalu bersifat politis.
"Anda dapat menyebutnya bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat, tetapi pada akhirnya selalu memiliki motif dan agenda politik dan tujuan politik," ucapnya.
Baca juga: Kemenperin fasilitasi bantuan rekonstruksi dampak gempa Pidie Jaya