Gorontalo (ANTARA News) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Dr M Salim Al-Jufri menegaskan bahwa NU secara organisatoris NU tidak boleh berpolitik praktis atau menjaga jarak yang sama dengan parpol.

"Karena itu seluruh lembaga di NU harus menjaga jarak dengan parpol manapun, bahkan dengan PKB sekalipun," katanya saat melantik Pengurus Wilayah NU Provinsi Gorontalo, Kamis malam.

Sikap itu diambil NU setelah organisasi yang didirikan KH Hasyim Asy`ari itu kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan.

Sebagai bentuk ketegasan sikap itu, Rais Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfudz memberikan teguran tertulis kepada Ketua Umum Tanfiziah PBNU KH Said Agil Siradj yang dinilai telah condong kepada PKB.

"Pemilik NU adalah Dewan Syuriah, Tanfiziah hanya pelaksana semua kebijakan yang telah digariskan Syuriah yang harus dipertanggungjawabkan secara berkala kepada Syuriah," katanya.

Namun, sikap menjaga jarak itu tidak berlaku dalam hubungannya dengan ormas sosial keagamaan lain.

"NU harus membangun hubungan yang baik dengan ormas-ormas Islam lain, karena bangsa ini harus dibangun secara bersama-sama, tidak bisa sendirian," ujarnya.

Selain itu, hubungan harmoni dengan ormas lain merupakan wujud dari pelaksanaan nilai-nilai agama tentang pentingnya berlomba-lomba dalam kebajikan.

"Dalam Al Quran, kita diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan, kita tidak bisa berlomba jika hanya sendirian, karena itu kita membutuhkan pihak lain," katanya.

Dalam praktiknya, NU harus menjadi "payung" bagi pluralisme masyarakat Indonesia dalam aspek suku, ras, golongan, agama, dan sebagainya.

"Karena itu, para wali menggunakan pendekatan kebudayaan, bukan politik, karena pendekatan kebudayaan yang memungkinkan untuk merangkul keanekaragaman yang ada di Nusantara," ungkapnya.

Salim Al-Jufri hadir melantik PWNU Provinsi Gorontalo periode 2011-2016 mewakili Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj yang batal hadir karena persoalan penerbangan.
(ANT-309/E011)