Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menyindir pemerintah Amerika Serikat yang selalu berbicara soal pelanggaran HAM di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Nurhayati dalam rapat kerja dengan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Bambang Dharmono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

"Itu pemerintah Amerika Serikat bicara soal pelanggaran HAM di Papua. Suruh mereka datang ke Papua, lalu lihat betapa jomplangnya dan betapa PT Freeport Indonesia membangun kerajaan di antara masyarakat yang dibiarkan terbelakang. Itu apa bukan pelanggaran HAM," kata Nurhayati.

Nurhayati menyebutkan, PT Freeport berusaha membangun kerajaan yang besar di antara kemiskinan dan keterbelakangan.

"Sama seperti mereka lakukan untuk suku Indian di Arizona. Jadi sosok PT Freeport ini begitu untouchable," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI itu menambahkan, AS justru seolah-olah mau menjadikan Papua sebagai daerah jajahan baru seperti Hawaii.

"PT Freeport sebagai perusahaan milik AS akan lebih senang kalau Papua terpisah dari NKRI. Karena apa, dia bisa kuasai, bisa bangun kerajaan dan jadikan Papua sebagai jajahan baru AS. Suku Indian tergeser karena dibodohkan. Jangan sampai ini terjadi untuk Papua," sebutnya.

Pelanggaran HAM yang nyata di depan mata yang dilakukan oleh AS adalah adanya perbedaan antara pekerja lokal dengan pekerja asing.

"Bagaimana masyarakat Indonesia mengantri makan dengan kupon. Sementara orang asing makan dengan kemewahan. Padahal mereka buka perusahaan dan menggali kekayaan dari alam kita sendiri," kata Nurhayati.

Bahkan dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan orang-orang Eropa seperti Inggris yang mempertanyakan kenapa begitu sulit berinvestasi di Papua.

"Dalam beberapa pertemuan, banyak negara Eropa, seperti Inggris mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia tak mengizinkan mereka masuk Papua untuk investasi. Saya jawab, anda salah minta izin. Seharusnya anda minta izin ke PT Freeport karena merekalah penguasa Papua, bukan pemerintah Indonesia. Makanya jelas, AS punya kepentingan di Papua. Bisa saja dijadikan the next country seperti Hawai," katanya. (Zul)