Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Provinsi Papua dinilai beberapa pihak internasional masih menyimpan masalah. Presiden Susilo Yudhoyono mengatakan kepada pers bahwa Amerika Serikat meminta pemerintah Indonesia untuk menegakkan akuntabilitas penanganan situasi di Papua.

"Memang ada harapan dari Amerika Serikat ada sesuatu akutabilitas tetap ditegakkan, termasuk di Papua," kata Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers pada akhir kegiatan KTT ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Sabtu malam.

Yudhoyono menjelaskan, harapan Amerika Serikat itu terungkap dalam pertemuan bilateral antara dirinya dan Presiden Barack Obama di sela-sela pelaksanaan KTT ke-19 ASEAN, KTT ASEAN+3, dan KTT ke-6 Asia Timur.

Namun, kata Yudhoyono, Obama tidak secara spesifik menyinggung masalah penegakan hak asasi manusia di Papua. Kedua kepala negara lebih banyak membicarakan potensi kerja sama yang bisa dijalin oleh kedua negara.

Yudhoyono menegaskan, hukum di Papua harus ditegakkan. Semua pihak, termasuk tentara, jika melakukan pelanggaran hukum harus berhadapan dengan hukum.

Namun, kata Yudhoyono, situasi di Papua sangat berbeda bagi tugas para tentara.

"Di Papua, ada gerakan (organisasi,red)papua merdeka, ada gerakan bersenjata," katanya.

Menurut dia, tentara di Papua kadang harus membela diri dan membela rakyat karena kelompok bersenjata itu sering menembaki rakyat, pekerja, dan aparat.

"Ketika tentara kita melakukan self defense, tidak boleh dikatakan pelanggaran HAM," kata Yudhoyono menegaskan.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah sebelumnya mengatakan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menghormati setiap kebijakan Presiden Yudhoyono untuk penyelesaian segala persoalan di Papua.

Faizasyah yang hadir dalam pertemuan bilateral antara Obama dan Yudhoyono mengungkapkan, Obama sangat menyimak penjelasan yang disampaikan Presiden Yudhoyono terkait kebijakannya di Papua.

Ia menambahkan dalam kesempatan itu Obama menegaskan kembali dukungan AS atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"AS percaya penuh Indonesia tahu bagaimana jika ada tindakan aparat yang tidak sejalan dengan norma HAM. Tentu hukum yang berlaku dan digarisbawahi oleh Presiden Yudhoyono sejak enam bulan pertama menjabat orang nomor satu di Indonesia, dirinya menginstruksikan aparat di lapangan untuk memperhatikan sisi HAM," katanya. (*)