Nusa Dua (ANTARA News) - KTT Bisnis dan Investasi ASEAN (ASEAN Business and Investment Summit) mendorong pembahasan mekanisme pelaksanaan ASEAN Bond Market yang melibatkan ASEAN+3 (China, Korea Selatan dan Jepang) dalam rangka memperkuat basis permodalan pasar uang di kawasan ini.

"Semua pihak sepakat memperdalam pembahasan Pasar Obligasi Bersama ASEAN sebagai instrumen optimalisasi pembiayaan pembangunan sektor infrastruktur," kata Wakil Menteri Kuangan Mahendra Siregar di sela-sela penyelenggaraan KTT ASEAN ke-19 dan KTT Asia Timur ke-6, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Sabtu.

Menurut Mahendra, pada pertemuan tingkat Senior Economic Official Meeting (SEOM) pembentukan Pasar Obligasi Bersama menjadi salah satu topik yang dibahas terutama dalam mekanismenya karena belum semua negara anggota ASEAN masuk ke dalam pasar obligasi.

Dengan bertambahnya jumlah anggota ASEAN yang masuk dalam pasar obligasi bersama maka dengan sendirinya surat utang yang beredar bisa lebih lancar sekaligus membuka peluang meningkatnya penerbitan surat utang.

"Ini yang terus kita dorong untuk dislesaikan mengingat tingginya kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur yang dalam karakter pembiayaan investasinya dalam jangka panjang," ujarnya.

Menurut dia, pasar obligasi akan memanfaatkan dana cadangan devisa dari masing-masing negara yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama.

Sesungguhnya , kata Mahendra , pasar obligasi di kawasan ASEAN sudah berjalan namun bagaimana mengaitkannya dengan ASEAN+3 (China, Jepang dan Korea Selatan).

"Cadangan devisa yang tersimpan pada perbankan di ASEAN sangat besar, jika ditambah dengan cadangan devisa di bank sentral Cina, Korea Selatan dan Jepang maka akan membuka kesempatan membiayai proyek-proyek infrastruktur terutama dalam konteks konektivitas ASEAN 2015," ujarnya.

Pembentukan ASEAN Bond Markets terinspirasi dari ketika krisis keuangan melanda Asia pada tahun 1997 setelah disepakatinya Asian Bond Markets Initiative (ABMI) dengan tujuan mengembangkan pasar obligasi yang efisien dan likuid.

Dalam upaya pengembangan pasar obligasi tersebut, ditemukan fakta bahwa perkembangan obligasi korporasi tidak sebagus obligasi pemerintah karena penerbit dengan rating di bawah "investment grade" mempunyai akses pasar yang terbatas, dan tidak terdapat institusi lokal yang berperan sebagai penjamin (guarantor).

Untuk itulah para menteri keuangan ASEAN+3 menyepakati pembentukan "Credit Guarantee and Investment Facility" (CGIF) yang ditujukan untuk memberikan jaminan bagi obligasi swasta dengan rating "investment grade" agar mempunyai akses pasar yang lebih luas.

Menurut Mahendra , dengan yang juga menjadi fokus saat ini adalah bagaimana pemanfaatan obligasi tersebut sebagai dana bersama untuk pembangunan infrastruktur terutama di lintas batas "cross borders" ASEAN.

"Nilai proyek yang bisa dibiayai dari mekanisme pasar obligasi bersama itu tidak terlalu besar atau sekitar 10 miliar dolar AS pada tahun 2015. Untuk itu diperlukan keterlibatan antar pemerintah dalam hal mitigasi resiko proyek, lalu kemudian sisanya oleh para investor," ujarnya.
(R017/A011)