Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan Presidensi G20 Indonesia akan selalu menjaga dialog antara negara anggota.

"Karena, sekali lagi, G20 dibangun di atas konsensus, dan semaksimal mungkin untuk mencapai konsensus tentang isu-isu yang sangat penting bagi ekonomi global, stabilitas, dan kemakmuran," kata Febrio dalam CSIS Global Dialogue 2022, Kamis.

Presidensi G20 Indonesia menyelenggarakan lusinan konsultasi dengan negara anggota untuk menemukan pendekatan terbaik dalam menavigasi dampak perang di Ukraina, sambil tetap berfokus melakukan pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19.

Febrio mengatakan perang di Ukraina membuat pemulihan ekonomi global berpotensi melambat dan menjadi lebih kompleks untuk dilakukan.

Perang juga telah meningkatkan inflasi di banyak negara sehingga bank sentral perlu mengambil tindakan untuk memastikan harga komoditas tetap stabil.

Baca juga: T20: Investasi infrastruktur digital masih diperlukan untuk negara G20

"Bank sentral juga perlu tetap berkomitmen untuk melakukan komunikasi yang jelas dengan satu sama lain tentang sikap kebijakan mereka," katanya.

Komunikasi ini, lanjut dia, diperlukan agar dampak kebijakan bank sentral di satu negara bisa diantisipasi oleh negara lain, terutama negara berkembang.

Hal ini sebagaimana hasil komunike pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pertama pada Februari 2022 yang berkomitmen membuat kebijakan terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk pemulihan ekonomi.

Selain itu, dengan sejumlah negara menarik kebijakan pemulihan ekonomi, G20 perlu menyesuaikan target kebijakan yang sesuai dengan seluruh negara anggota dengan tetap memastikan pemulihan ekonomi berlanjut.

"G20 perlu menjaga stabilitas keuangan, kesinambungan fiskal, dan juga tetap menjaga dari risiko penurunan dan limpahan negatif," kata Febrio.

Baca juga: Indonesia dorong pembahasan ekonomi digital di G20

Baca juga: Indonesia bawa gagasan dana kebudayaan global pada G20