Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) akan mengkaji antara lain pola audit dan "good corporate governance" (GCG) dari berbagai BUMN yang terdapat di negara-negara ASEAN lainnya.

"ASEANSAI ini merupakan organisasi yang akan mengembangkan ajang bertukar pengalaman dan belajar bersama," kata Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI, Ilya Avianti, dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Sebagaimana telah diberitakan, penandatanganan perjanjian pembentukan ASEANSAI dilakukan oleh 10 ketua badan pemeriksa negara-negara anggota ASEAN pada saat Indonesia dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Proses pembentukan ASEANSAI muncul dari pertemuan badan pemeriksa negara-negara ASEAN pada berbagai kesempatan, termasuk pertemuan teknis Juli 2011 dan pertemuan tingkat pejabat senior Oktober 2011.

Pembentukan ASEANSAI ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mendorong kerja sama antar badan pemeriksa negara-negara anggota ASEAN antara lain melalui pertukaran dan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam audit sektor publik.

Dalam proses audit terhadap BUMN di negara-negara ASEAN, ujar Ilya, rata-rata memiliki kemiripan seperti BPK di Indonesia yang di mana BUMN-nya diaudit oleh akuntan publik dan kemudian diverifikasi oleh BPK.

Sedangkan mengenai prinsip GCG BUMN di Indonesia dibanding di negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, ia mengemukakan bahwa hal tersebut masih belum terlalu dikaji.

Karenanya, pembentukan ASEANSAI ini dinilai juga merupakan awal yang baik pula dalam mengetahui seluk-beluk pola GCG BUMN yang terdapat di berbagai negara ASEAN dibandingkan dengan Indonesia.

Untuk BUMN di Indonesia sendiri, BPK juga pernah melakukan proses verifikasi terhadap kepatuhan pengendalian internal sebagai salah satu bentuk implementasi GCG dari seluruh BUMN.

"Kira-kira 80 persen ke atas adalah BUMN yang sedang dan baik, sedangkan 20 persen ke bawah adalah BUMN yang masih kurang," katanya.

Ilya mengutarakan harapannya agar dengan dilantiknya Menteri BUMN yang baru maka akan dapat dilakukan sejumlah perbaikan total seperti BUMN yang merugi akan dicarikan seperti BUMN "bapak asuh" yang akan mengambil alih.
(T.M040/A035)