Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Jepang sedang mempelajari pelaksanaan usul proyek pengembangan jaringan rute kapal feri untuk mendukung keterhubungan transportasi laut kawasan ASEAN yang efisien, kata pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang.

"Untuk mendukung keterhubungan jalur laut Indonesia dan Filipina misalnya, kami sedang mempelajari implementasi usul proyek jaringan rute kapal RoRo itu," kata Kimihiro Ishikane kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Wakil Dirjen Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang itu mengatakan, pengembangan jaringan rute kapal RoRo ini merupakan bagian dari sejumlah usul proyek untuk mendukung konektivitas antarnegara anggota ASEAN.

Merujuk pada daftar proyek yang diusulkan Jepang pada pertemuan belum lama ini dengan Komite Koordinasi Konektivitas ASEAN (ACCC) di Medan, negara itu mengusulkan lima usul proyek, termasuk jaringan rute kapal feri.

Empat usul proyek lain adalah pembentukan dasar kelayakan rantai pasokan, jaringan teknologi informasi generasi baru dan berkecepatan tinggi, serta pengaturan sumber keuangan bagi proyek-proyek konektivitas ASEAN.

Seterusnya Jepang juga mengusulkan proyek pengembangan sertifikasi dan regulasi otomotif untuk membantu memperkuat standar regulasi keamanan kendaraan bermotor ASEAN.

Terkait dengan komitmen Jepang pada penguatan infrastruktur untuk meningkatkan keterhubungan antarnegara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu, Kimihiro mengatakan, pemerintahnya memastikan ada sumber pembiayaan.

Namun Jepang juga mengusulkan perlunya dukungan sumber pendanaan non-pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi penguatan keterhubungan (konektivitas) ASEAN, katanya.

"Jepang tetap punya sumber pembiayaan tapi dana pinjaman ODA (Bantuan Pembangunan Resmi) Jepang tidak mencukupi. Karenanya kita perlu mendukung kemitraan dengan pihak swasta untuk menginvestasikan dananya di kawasan ini. Tapi kita perlu memberi mereka insentif dan perlindungan asuransi," katanya sehubungan dengan KTT ASEAN-Jepang, Kamis (18/11).

Dalam pertemuan para pemimpin 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jepang yang menjadi rangkaian kegiatan KTT ke-19 ASEAN dan KTT terkait ini, kedua pihak sepakat mengeluarkan satu deklarasi bersama baru, katanya.

Deklarasi bersama baru itu berisi rencana aksi kerja sama yang menfokuskan pada upaya memperkuat konektivitas antarnegara anggota ASEAN dan manajemen bencana di kawasan, kata Kimihiro.

Diplomat senior Jepang itu mengatakan, pemerintah dan pihak swasta Jepang sudah mengeluakan dana senilai 20 miliar dolar AS dalam lima tahun terakhir guna mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota ASEAN.

Dari total dana itu, sebanyak 13 miliar dolar AS di antaranya berasal pemerintah lewat skema ODA. Selain perlunya dukungan swasta, Jepang juga mendorong ASEAN mencari kemungkinan kerja sama dengan pihak lain, termasuk Bank Pembangunan Asia.

Jepang selama ini menjadi salah satu mitra dagang dan pihak yang membiayai banyak proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa pembangunan infrastruktur atas biaya Jepang yang sudah dan sedang berjalan adalah pembangunan jembatan internasional kedua Sungai Mekong yang menghubungkan Thailand dan Loas serta proyek perbaikan jalan negara di Kamboja.
(R013/N002)