Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri mengingatkan kepada kepala daerah bahwa jangan sampai ada sistem yang ramah dalam praktik-praktik korupsi.

"Dalam upaya pencegahan korupsi kita harus lakukan pendidikan budaya antikorupsi, kemudian juga dengan perbaikan sistem. Jangan sampai ada sistem yang ramah dalam praktik-praktik korupsi," kata Firli saat dimintai keterangan, usai memberikan orasi ilmiah dalam pengukuhan Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, di Bandarlampung, Sabtu.

Menurutnya, perkembangan korupsi saat ini dalam dalam bermacam-macam bentuk dan rupa. Namun yang bisa disimpulkan korupsi terjadi karena ada pengaruh keserakahan dan kekuasaan.

"Maka dari itu, kami minta seluruh penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan itu," ujarnya pula.

Ia pun menegaskan bahwa KPK memiliki prinsip, melakukan tugas pokok secara transparan, akuntabel, dan proporsionalitas serta menghormati hak asasi manusia (HAM).

"Namun siapa pun yang melakukan korupsi asal ada bukti yang cukup akan kami lakukan penyidikan dan bawa ke peradilan, siapa pun dia," ujarnya lagi.

Pada sisi lain, Ketua KPK tersebut melihat, media massa memiliki peran penting dalam membangun peradaban bangsa dan juga mewujudkan penyelenggara negara yang antikorupsi.

"KPK sangat terbuka dengan rekan-rekan media dalam rangka membangun dan membesarkan kegiatan-kegiatan kami khususnya dalam pemberantasan korupsi," kata dia.

Menurutnya pula, rekan-rekan media memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai distribusi informasi, tetapi juga bisa menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

"Saya kira media saat ini memiliki peran sentral guna mensosialisasikan budaya antikorupsi," katanya pula.
Baca juga: Ketua KPK dorong parpol bangun budaya antikorupsi
Baca juga: Firli: Perbaikan sistem pemerintahan masifkan budaya antikorupsi