Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan seluruh jajaran penegak hukum untuk bisa menyelesaikan masalah keamanan di Papua dan Papua Barat secara proporsional, tegas dan menghormati hak asasi manusia.

Presiden dalam rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu sore tentang penanganan masalah di Papua mengatakan pemerintah dan aparat keamanan harus bisa menjamin keamanan bagi masyarakat di kedua provinsi tersebut.

"Berkaitan dengan pembangunan di Papua dan penyelesaian masalah di Papua dari aspek politik hukum dan keamanan, saya meminta isu politik di kedua provinsi itu dikelola dengan baik. Saya ingin hukum ditegakkan secara tegas adil dan proporsional," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan keamanan juga mesti dipelihara, karena keamanan itu intinya untuk melindungi masyarakat.

"Saya berikan atensi pada saudara semua utamanya jajaran pemerintah untuk cegah tindakan yang justru langgar hukum dan ham. Pasti bisa tegakkan hukum dan jaga keamanan tanpa langgar ham," paparnya.


Ekonomi

Sementara itu dari sisi ekonomi, Presiden memerintahkan untuk memperhatikan dan memprioritaskan program dalam rencana kerja pemerintah maupun APBN bagi percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Dalam rapat itu, Presiden mengundang sejumlah menteri yang terkait dengan penyelesaian masalah Papua dan meminta para menteri tersebut melaksanakan program yang telah dicanangkan dengan baik, khususnya di bidang ekonomi.

Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, Presiden menugaskan kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan perselisihan perburuhan di PT Freeport Indonesia agar tidak berlarut-larut.

"Dari aspek kesra saya berikan instruksi khusus, karena saya pantau, agar sengketa perburuhan di PT Freeport dikelola dengan baik dan segera dicarikan solusinya. Memang itu sengketa antara perusahaan dan serikat pekerja, diseluruh dunia sama, tapi pemerintah harus bantu agar solusi bisa ditemukan," tegasnya.

Presiden menambahkan, ia juga memberikan perhatian khusus pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan agar ada program prioritas bagi kedua provinsi tersebut.

Rapat yang berlangsung mulai pukul 16:00 WIB tersebut dihadiri oleh Wapres Boediono, seluruh menteri koordinator, sejumlah menteri terkait, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono , Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo , Jaksa Agung Barief Arief , Kepala BIN Marciano Norman Sasono dan Kepala UP4B Bambang Darmono.
(T.P008/A011)