Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati berharap pemerintah memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengakses permodalan guna membantu bangkit setelah terkena dampak pandemi COVID-19.

"Banyak dari para pelaku usaha khususnya mikro belum tersentuh bantuan dari pemerintah terkait pelatihan, pembinaan apalagi permodalan," kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573 triliun dan menyerap 97 persen total tenaga kerja nasional.

Namun menurut dia, pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh UMKM terkena dampak, bahkan berdasarkan Survei Komunitas UMKM disebutkan bahwa 83 persen UMKM berpotensi gulung tikar.

"Selain itu, Bank Dunia juga mencatat ada sebanyak 86 persen pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan di awal pandemi COVID-19. Pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam hal finansial yaitu kesulitan mendapatkan modal usaha," ujarnya.

Baca juga: BNI Seoul Korea Selatan buka peluang pasar bagi UMKM
Baca juga: Kemenkumham dorong UMKM terdaftar jadi perseroan perorangan
Baca juga: Menteri Airlangga: Pemerintah siapkan KUR Rp283 triliun untuk UMKM

Anis mengatakan, pada tahun 2021, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut dia, realisasi penyaluran KUR hingga November 2021 sebesar Rp244,87 triliun kepada 6.480.672 debitur, dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp9,21 triliun kepada 1.047.506 debitur.

KUR Mikro sebesar Rp152,99 triliun kepada 5.006.263 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp82,65 triliun kepada 425.779 debitur, dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp17,30 miliar kepada 1.124 debitur.

"Namun banyak para pelaku usaha mikro yang kreditnya ditolak oleh bank karena usahanya belum 'bankable', banyak juga dari UMKM binaan kita yang bahkan tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah," katanya.

Di tahun 2022 menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu, pemerintah menargetkan sebanyak 30 persen UMKM di Indonesia atau setara 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital.

Saat ini berdasarkan data Desember 2021, jumlah UMKM yang sudah "on boarding" ke ekosistem digital mencapai 17,2 juta, dan pada tahun 2024, diharapkan jumlah UMKM yang masuk dalam rantai distribusi digital bisa mencapai 30 juta.

"Memang ada peningkatan usaha ke arah digital tapi baru sekitar 10 juta UMKM, belum semuanya. Saya berharap pemerintah terus memberikan sosialisasi informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemerintah agar dapat diserap manfaatnya oleh para pelaku UMKM," katanya.