Bogor (ANTARA News) - Kehadiran program magister khusus mengenai kepelabuhan, yang dibuka atas kerja sama antara Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan serta Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor diharapkan mampu menyiapkan sumberdaya manusia mumpuni yang terkait dengan pelabuhan.

"Ketersediaan suatu program magister yang mumpuni dan selalu terbarukan (up to date) dalam bidang kepelabuhanan sangat diperlukan," kata Humas Program Magister "Port, Shipping and Logistics Management" IPB Rahmi Purnomowati di Bogor, Minggu.

Ia menyatakan program tersebut diperlukan dalam mengembangkan kapasitas SDM secara berkesinambungan serta meningkatkan kemampuan manajerial secara profesional dalam mewujudkan pelabuhan kelas dunia.

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB bekerja sama dengan Magister Bisnis IPB resmi membuka program magister khusus mengenai kepelabuhan, yang diberi nama "Port, Shipping and Logistics Management".

PKSPL dan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan SDM bekerja sama merancang kurikulum Magister Manajemen yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut dia, dengan program tersebut diharapkan juga memiliki kompetensi dan mampu menciptakan peluang bisnis "port, shipping and logistics".

Dikemukakannya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairan sebesar 5,8 juta km2 yang menghubungkan sekitar 17.500 pulau dan 95.181 km panjang pantai, maka sudah selayaknya Negara Republik Indonesia memanfaatkan potensi kelautan tersebut sebagai salah satu penggerak pembangunan bangsa.

Dengan demikian, katanya, pembangunan berbasis kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional akan meningkatkan kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia.

Apalagi, katanya, jika dibandingkan antara luas wilayah kedaulatan RI dengan benua Eropa, maka bentangan wilayah Nusantara dari barat (Pulau Sabang di NAD) ke timur (Merauke di Papua) sama dengan jarak dari London di Inggris sampai ke Bagdad di Irak.

Sementara dari utara (Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara) sampai ke selatan (Pulau Rote di NTT) sama dengan jarak dari Jerman sampai ke Aljazair.

"Besarnya luas wilayah Nusantara ini juga ditunjukkan dengan tingginya nilai sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya," katanya.

Dalam rangka membangun kekuatan maritim yang mampu mengaktualisasi pengelolaan sumberdaya, industri dan jasa dalam mengembangkan perekonomian nasional yang maju, maka salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah perlunya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi laut yang kompetitif di era persaingan global, katanya.

Namun demikian, hingga saat ini, kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia berdasarkan laporan "The Global Competitiveness Report 2011-2012" yang dilansir oleh World Economic Forum, mengungkapkan bahwa kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia menempati urutan ke 103 atau lebih rendah dibanding anggota negara ASEAN lainnya seperti Singapura (1), Malaysia (15), dan Thailand (47).

Oleh karena itu, dengan semakin pesatnya persaingan usaha di bidang jasa "Port, Shipping, and Logistics" saat ini, telah menuntut profesionalisme pengelolaan kegiatan tersebut yang semakin tinggi, mutu pelayanan yang memuaskan dan efektif serta penggunaan teknologi yang canggih.

Menurut dia, perkembangan yang terjadi dalam industri jasa kepelabuhanan di dunia saat ini telah meningkatkan fungsi pelabuhan yang semula hanya sebagai terminal "point" dan "link" mata rantai transportasi, telah berkembang menjadi pusat pelayanan yang mampu menawarkan paket pelayanan komprehensif, yaitu sebagai "services centre", "distribution and value added", dan berperan sebagai "trade logistics platform".

Hal ini, kata dia, dikarenakan adanya perubahan pola pikir konsumen dan sistem perdagangan dunia yang menginginkan adanya "total solution" dengan program mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan.

Dengan demikian, pengelola yang bergerak di bidang "Port, Shipping, and Logistic Management" mempunyai tugas untuk mengatur dan membuat rencana perusahaan dan implementasinya sesuai kaidah-kaidah manajemen yang baik, demikian Rahmi Purnomowati.
(ANT-053/M027)