Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp81 triliun per akhir Maret 2022 yang meliputi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp22,6 triliun dan non PEN atau regular Rp58,3 triliun.

“Perlindungan sosial belanja mencapai Rp81 triliun itu dibandingkan tahun lalu Rp92,7 triliun memang lebih rendah,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.

Belanja perlindungan sosial yang masuk dalam program PEN sebesar Rp22,6 triliun realisasinya dilakukan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp18,7 triliun, non K/L Rp0,8 triliun dan TKDD Rp3,1 triliun.

Baca juga: Menkeu: Belanja Negara 2023 diprioritaskan pada perlindungan sosial

Sementara itu realisasi belanja perlindungan sosial yang regular atau tidak masuk dalam program PEN sebesar Rp58,3 triliun hanya dilakukan oleh K/L Rp19,8 triliun dan non K/L Rp38,5 triliun.

Kinerja belanja K/L sendiri dilakukan oleh Kemensos berupa penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) tahap pertama kepada 10 juta keluarga dan bantuan Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga.

Belanja K/L juga disalurkan melalui Kemenkes berupa bantuan iuran PBI JKN kepada 83 juta jiwa serta bantuan PIP dan KIP Kuliah oleh Kemendikbudristek dan Kemenag kepada 11,9 juta siswa dan 608 ribu mahasiswa.

Untuk kinerja belanja non K/L dimanfaatkan untuk peningkatan realisasi subsidi BBM Rp3,2 triliun yang naik dari 2021 sebesar Rp1,3 triliun dan subsidi LPG Rp21,6 triliun yang turut naik dari tahun lalu Rp10,2 triliun.

Untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa bagi 3,4 juta KPM sebesar Rp3,1 triliun yang meningkat dari tahun lalu Rp0,7 triliun.

Baca juga: Anggota DPR dukung penebalan perlindungan sosial untuk masyarakat

Untuk belanja perlinsos yang masuk dalam program PEN dengan realisasi Rp22,6 triliun per Maret tersebut pun meningkat signifikan menjadi Rp45,08 triliun per 15 April 2022.

Perlinsos dalam program PEN ini meliputi penyaluran PKH tahap pertama kepada 10 juga keluarga sebesar Rp13,7 triliun, bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM sebesar Rp18,7 triliun, BLT Minyak Goreng kepada 18,3 juta KPM Rp5,5 triliun dan BLT Desa kepada 4,4 juta KPM Rp4,7 triliun.

Menurut Sri Mulyani, berbagai bantuan perlindungan sosial ini diberikan dalam rangka sebagai shock absorber atau peredam guncangan baik dari pandemi maupun kenaikan harga komoditas bagi masyarakat.

“Itu yang namanya shock absorber atau meredam guncangan yang berasal dari pandemi maupun kenaikan harga komoditas dunia,” tegasnya.