Kota Gaza (ANTARA News) - Partai Hamas memilih Ismail Haniya (Haniyeh), pemimpin kampanye pemilihan umum yang dimenangkan partai tersebut, sebagai perdana menteri pertama mereka di pemerintahan Palestina yang disebut Israel sebagai sebuah rejim teroris, Minggu (19/2) waktu setempat. Haniya, tokoh utama Hamas dalam kemenangan mereka pada pemilihan umum 25 Januari, diperkirakan bertemu dengan Presiden Pemerintah Palestina Mahmud Abbas untuk membahas pemerintah baru, yang sebagian besar akan bermarkas di Jalur Gaza akibat larangan perjalanan yang diberlakukan Israel pada kelompok garis keras itu. Abbas sudah mengkonfirmasi bahwa ia akan meminta Hamas membentuk pemerintah mendatang setelah kekalahan telak partai sekulernya, Fatah, yang mendominasi politik Palestina selama puluhan tahun. Haniya dan pejabat-pejabat lain mengatakan, mantan pemimpin universitas yang berusia 43 tahun itu adalah pilihan utama gerakan tersebut baik di dalam wilayah Palestina maupun di pengasingan. "Ini adalah sebuah keputusan gerakan itu di Gaza dan Tepi Barat, termasuk di penjara-penjara," kata Haniya kepada wartawan di luar rumahnya di markas Hamas di Jalur Gaza. Anggota parlemen Hamas, Aziz Duweik, yang terpilih Sabtu sebagai ketua parlemen baru, mengatakan kepada wartawan di Tepi Barat, Abbas telah diberi tahu mengenai pilihan PM Hamas itu selama pertemuan di markasnya di Ramallah, Tepi Barat. "Kami telah memberi Presiden Abbas nama calon kami untuk perdana menteri, Ismail Haniya," kata Duweik setelah pembicaraan dengan Abbas. Nabil Abu Rudeina, seorang jurubicara kantor presiden, mengatakan, pemilihan itu akan menimbulkan sebuah proses yang akan membuat Abbas secara resmi meminta Haniya membentuk pemerintah baru dalam waktu beberapa hari. "Setelah ia diberi nama untuk jabatan perdana menteri, kemudian akan menulis surat untuk meminta calon itu membentuk pemerintah dan memperoleh persetujuan mengenai susunan kabinet dari parlemen," kata Abu Rudeina. Haniya sudah menyatakan, ia bertekad bekerja secara konstruktif dengan Abbas meski ada perbedaan politik yang jelas di antara mereka. (*)