Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja pemerintah mencapai Rp490,6 triliun sampai akhir Maret 2022.

Realisasi belanja tersebut setara 18,1 persen dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

"Belanja pemerintah yang mencapai Rp490,6 triliun terutama pasti untuk membayar gaji dan tunjangan karena rutin setiap bulan, namun juga untuk mendukung program-program kementerian lembaga," kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan 2023 diutamakan untuk belanja non-COVID Program kementerian dan lembaga yang dimaksud antara lain pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan jalan dan jaringan, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos.

Ia merinci realisasi belanja pemerintah di Maret 2022 terdiri dari belanja kementerian dan lembaga yang mencapai Rp150 triliun atau 15,9 persen dari target di APBN, belanja non kementerian dan lembaga senilai Rp164,2 triliun atau 16,4 persen dari target APBN, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang mencapai Rp176,5 triliun atau 22,9 persen dari APBN.

Baca juga: Pemerintah cadangkan Rp27-30 triliun di APBN 2023 bangun IKN Nusantara

Di sisi lain, belanja pemerintah untuk pembiayaan investasi telah mencapai Rp15 triliun sampai 14 April 2022, yang disalurkan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp10 triliun, kepada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp4 triliun, dan untuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp1 triliun.

Menkeu mengatakan APBN ikut bekerja menopang pemulihan ekonomi dan terus mendukung program-program pemulihan, termasuk penanganan COVID-19 yang belum berakhir.

"Hal ini terutama dilakukan dengan membelanjakan atau membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan kita," katanya.